MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas instansi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutan Bupati Kapuas Hulu pada kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Hulu, Ambrosius Sadau.
Rapat yang mengusung tema “Optimalisasi Layanan Data Keimigrasian melalui Sinergi dan Kolaborasi TIMPORA dalam Penguatan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Kapuas Hulu” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda Ambrosius Sadau, disampaikan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki karakteristik wilayah yang cukup luas, kondisi geografis beragam, serta berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.
Keberadaan kawasan perbatasan, khususnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, menjadikan Kapuas Hulu sebagai salah satu wilayah dengan dinamika mobilitas masyarakat dan aktivitas lintas negara yang cukup tinggi.
Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pariwisata, serta hubungan sosial antarnegara.
Namun, di balik berbagai peluang itu, terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama menyangkut pengawasan keberadaan dan aktivitas warga negara asing.
Termasuk di dalamnya potensi pelanggaran keimigrasian maupun aktivitas lain yang dapat berdampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pengawasan orang asing tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi saja. Diperlukan keterlibatan dan sinergi seluruh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” tegas Sadau
Lebih lanjut, Sadau menilai tema rapat TIMPORA tahun ini memiliki relevansi penting dengan kebutuhan pengawasan orang asing yang semakin dinamis.
“Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah ketersediaan data keimigrasian yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, “tuturnya.
Data tersebut bukan sekadar sumber informasi administratif, melainkan menjadi dasar bagi instansi terkait dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan, pertukaran informasi, hingga menentukan langkah penanganan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
“Karena itu, optimalisasi layanan data keimigrasian perlu didukung komunikasi dan koordinasi yang berkesinambungan antaranggota TIMPORA, “ucap Sadau.
Melalui kerja sama tersebut, setiap instansi diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai kewenangan masing-masing.
“Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga berharap rapat TIMPORA tidak hanya menjadi agenda koordinasi formal, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat pengawasan orang asing, terutama di kawasan perbatasan yang memiliki tingkat mobilitas lintas negara, “kata Sekda.
Pada bagian akhir sambutannya, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rapat TIMPORA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026.
Ia berharap kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata serta semakin memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Kapuas Hulu.
“Dengan sinergi yang kuat, dukungan data yang akurat, serta koordinasi yang berkelanjutan, pengawasan orang asing di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat berjalan lebih optimal tanpa menghambat aktivitas positif masyarakat maupun hubungan lintas negara, “ujar Sadau.
“Rapat TIMPORA ini sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga wilayah perbatasan agar tetap aman, tertib, dan kondusif, “pungkasnya mengakhiri. (*)
