MATTANEWS.CO, JAMBI – Polsek Kota Baru, Polresta Jambi, mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor Honda Vario di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Seorang pria berinisial SR alias C (43) diamankan polisi pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.
Keterangan mengenai pengungkapan kasus tersebut disampaikan Polsek Kota Baru pada Selasa (17/11/2026).
Kapolsek Kota Baru AKP Riko Saputra, S.H., M.H., melalui Kanit Reskrim Ipda Bambang Rikhani, S.E., M.H., menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut dilakukan oleh Tim Sidik 2 bersama Unit Opsnal Polsek Kota Baru.
Peristiwa yang dilaporkan bermula pada Jumat (2/10/2026) sekitar pukul 05.00 WIB. Saat itu, korban berinisial IR meminta SR untuk menggadaikan sepeda motor miliknya.
Korban kemudian mengantarkan SR ke rumah seseorang berinisial B di Jalan Sri Rezeki RT 010, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Di lokasi tersebut, korban menyerahkan satu unit Honda Vario warna putih dengan nomor polisi BH 6569 NJ beserta kunci asli.
Dalam kesepakatan awal, sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp500.000 dengan nilai penebusan Rp600.000. Batas waktu penebusan disepakati pada 15 Oktober 2026.
Namun, SR kemudian mendatangi rumah seseorang berinisial H di Jalan Sri Rezeki RT 010, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Kepada H, SR menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2 juta dengan nilai penebusan Rp2,3 juta paling lambat 15 Oktober 2026.
Hingga batas waktu yang disepakati, sepeda motor tersebut tidak ditebus. Berdasarkan keterangan dalam rilis kepolisian, SR mengaku tidak memiliki uang untuk menebus kendaraan tersebut.
Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengamankan SR di kediamannya. Petugas juga menyita sepeda motor Honda Vario BH 6569 NJ, satu buah kunci asli, serta satu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai barang bukti.
Saat ini, tersangka beserta barang bukti diamankan di Polsek Kota Baru untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta melengkapi berkas perkara.
Dalam penanganan perkara ini, polisi menerapkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
















