BERITA TERKINIHUKUM & KRIMINAL

Saksi Ungkap Pembayaran Penerbitan SPB dan SPOG di Periode Juni 2025 Sebesar Rp 50 Juta Tahun 2023 Tidak Bayar

×

Saksi Ungkap Pembayaran Penerbitan SPB dan SPOG di Periode Juni 2025 Sebesar Rp 50 Juta Tahun 2023 Tidak Bayar

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di luar ketentuan, terhadap 23 perusahaan agen kapal, sebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar periode Mei-Desember 2025, yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, hadirkan satu orang saksi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (19/11/2026).

Dalam sidang yang diketuai oleh majelis hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, menghadirkan satu orang saksi.

Dalam persidangan saksi Gleen Rizki dari PT Samudra Capid Hitam mengungkapkan, bahwa perusahaannya adalah perusahaan penyewa kapal.

“Kerena kita sistemnya sewa, untuk pungutan biaya tidak resmi, maka kami serahkan semua kepada pemilik kapal,” urai saksi.

Mendengar pernyataan saksi, JPU mencecar terkait dan mekanisme penerbitan SPB dan SPOG, berdasarkan data bahwa untuk tahun 2023 pengurusan SPB dan SPOG tidak ada yang mengurus diperusahaan saksi dan baru tercatat pada 2024 akhir,ditahin 2025 ada pembayaran penerbitan SPOG sebesar Rp 1,8 juta, total pembayaran sampai Juni 2025 dengan total Rp 50 juta dari agen.

“Total pembayaran penerbitan SPB dan SPOG di bulan Juni 2025 sebesar Rp 50 juta, yang membayar adalah agen kapal, baru setelah itu di klaim oleh perusahaan kami,” urai saksi.

Saksi juga menjelaskan, untuk pembayaran PNPB perusahaan saksi yang membayar berdasarkan tagihan agen kapal saja. Namun, yang punya kewajiban adalah perusahan pemilik kapal.

“Agen kapal menagih setelah ada kwitansi segala macam baru kita yang membayarkan,” terangnya.

Selain itu majelis hakim juga mencecar saksi dengan berbagai pertanyaan, terkait mekanisme pembayaran diluar biaya resmi yang telah ditentukan.

“Pernah agen itu berbicara? seperti untuk biaya surat-surat ini hanya sekian harganya, tapi ada biaya operasional untuk KSOP,?” cecar hakim.

“Terkait itu, saya tidak tahu yang mulia, pemahaman saya kalau di palembang, harus mngajukan izin-izinnya di palembang, jadi karena tidak punya kantor di palembang makanya kita perlu menggunakan jasa agen,” terang saksi..

Saksi menguraikan, bahwa perusahaanya hanya sewa kapal saja, ketika perusahaan melepas kunci dan kita yang mengoperasikannya.

“Perusahaan kami hanya menyewa kapal saja dan mengoperasikan,” terangnya.

Apakah agen agen kemarin selalu mengatakan kalau mereka menyiapkan uang-uang yang tidak resmi, seperti biaya penerbitan SPB dan SPOG, apakah saksi mengetahui?” tanya hakim.

“Untuk SPB saya tidak pernah mengurus, jadi tidak ada SPB nya?, SPB itu digunakan kalau kita krluar dari pelabuhan palembang, baru kita pakai SPB, tapi kalau masih di palembang hanya pakai SPOG saja,” jawabnya..

Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang akan dilanjutkan pekan depan, dengan agenda menghadirkan saksi lainnya.

Dalam amar dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 terdapat 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.

Dengan rincian, Rp 1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan, . Kemudian Rp 167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp 417 juta berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.

JPU juga mengungkapkan, bahwa uang tersebut diterima melalui dua cara, yaitu transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.

Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp 70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp 42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp 56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.

Sementara itu, uang sebesar Rp 2,1 miliar l bih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.

Atas perbuatan terdakwa, dalam surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa Yudi Kurniawan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Penulis: Indra Hadi
Editor: Riki Okta Putra