BERITA TERKINIHUKUM & KRIMINAL

Saksi Ungkap dalam Setiap Bulan Mendapatkan Uang Rp 5-7 juta dari Terdakwa Diluar Gaji sebagai ASN, Setiap Bulan Setor Rp 40-50 Juta

×

Saksi Ungkap dalam Setiap Bulan Mendapatkan Uang Rp 5-7 juta dari Terdakwa Diluar Gaji sebagai ASN, Setiap Bulan Setor Rp 40-50 Juta

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap 18 agen kapal, yang menjerat terdakwa Indrullah Mukhlis selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten OKI, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari ASN Kementerian Hubungan Laut yang bertugas di UPP Sungai Lumpur, Rabu (18/11/2026).

Sidang diketuai oleh majelis hakim Ciptoadi SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel hadirkan puluhan saksi.

Dalam keterangan dipersidangan, saksi Kuku Widiatmoko selaku ASN divisi pemeriksaan keselamatan kapal dan merupakan anak buah dari terdakwa Indrullah selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten OKI mengatakan, bahwa selain biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ada juga pungutan diluar itu, seperti biaya transpor dan akomodasi.

“Selain PNBP, saya menerima uang transport dan akomodasi dari terdakwa Indrullah sebagai pimpinan kami, semua tim pemeriksa dapat uang tersebut, buaya transpor saya setorkan mulai dari Rp 30 – 50 juta per bulan kepada pimpinan, uang tersebut dari para Agen Kapal,” urai saksi.

Mendengar pernyataan saksi, yang mengatakan bahwa penerimaan uang tersebut diterima dari agen kapal secara bervariasi mulai dari Rp 800 – 1 juta, untuk mengeluarkan sertifikat keselamatan dan kelengkapan.

“Atas dasar apa saudara saksi memungut biaya diluar PNBP.

“Terkait biaya keselamatan kapal, yaitu pengeluaran biaya sertifikat keselamatan, biaya komunikasi dan transportasi dari pemohon yaitu perusahaan agen kapal diluar PNBP, sesuai undang-undang dan setiap melakukan pemeriksaan kami diberi uang transport oleh pimpinan.

Jaksa kembali menggali terkait biaya transport yang didapat oleh saksi saat melakukan pemeriksaan apakah merupakan anggaran dari kantor.

“Apakah uang transport ada anggaran dari kantor,” cecar jaksa.

“Tidak ada anggaran dari kantor, kami dapat uang pengganti transport tersebut dari pimpinan,” jawab saksi.

Selain mencecar terkait aliran dana dilauar biaya resmi, jaksa penuntut juga mempertanyakan uang yang didapat oleh saksi setiap bulan diluar gaji saksi sebagai ASN.

“Saksi mendapatkan uang setiap bulan, mulai dari Rp 5 juta hingga 7 juta dari siapa, dilauar gaji saksi sebagai ASN,” tanya jaksa.

“Kami mendapatkan uang dari hasil pemeriksaan, semua tim pemeriksa mendapatkan semua, tim pemeriksa yaitu saya sendiri, Heri Trianto dan Edwin, nilainya bervariasi mulai dari Rp 5-6 juta per bulan dan uang yang kami setorkan mulai dari Rp 40-50 juta per bulan yang kami kumpulkan didapat dari agen kapal,” urai saksi.

Yang menari dalam perkara ini, dari 10 saksi yang dihadirkan rata-rata mengaku, mendapatkan uang mulai dari Rp 5-7 juta perbulan diluar gaji saksi sebagai ASN, didapat dari terdakwa Indrullah Mukhlis selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Lumpur.

Seperti yang diutarakan saksi Hasanudin selaku Kawilker, saksi mengaku bahwa dirinya mendapatkan uang diluar dirinya sebagai ASN dalam setiap bulan sebesar Rp 7 juta.

“Dalam setiap bulan, saya mendapatkan uang Rp 7 juta secara tunai dari pimpinan yaitu terdakwa Indrullah Mukhlis, melalui pak Nurdin atau pak Hairul,” jawab Hasanudin.

Dari sepuluh saksi yang dihadirkan, dalam persidangan JPU Kejati Sumsel sempat menghadirkan beberapa saksi lain dari perusahaan agen kapal. Namun majelis hakim memutuskan untuk menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya.

Saat diwawancarai, salah satu agen kapal yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, bahwa dirinya dipanggil oleh JPU untuk hadir sebagai saksi. Selain itu saksi juga mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik kapal sempat dipinta biaya untuk penerbitan SPB sebesar Rp 1,5 juta.

“Kami memiliki dua kapal dan setiap penerbitan SPB biaya yang dikenakan sebesar Rp 1,5 juta,” jawab saksi dari agen kapal.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda jalannya persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.

Dalam amar dakwaan, JPU menguraikan, bahwa terdakwa Indrullah diduga menerima uang sebesar Rp 4 miliar selama menjabat sebagai Kepala UPP Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sejak November 2024 hingga Juni 2026.

Dimana Uang tersebut, disebut berasal dari 18 agen kapal yang menggunakan jasa keagenan untuk mengurus penerbitan SPB. dalam dakwaannya Jaksa menduga pungutan tersebut dilakukan di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdakwa Indrullah diduga memerintahkan dua orang, yakni Nurdin dan Hairul Azwar, untuk menghubungi agen-agen kapal dan meminta uang operasional atau fee.

Besaran uang yang diminta bervariasi, mulai Rp 250 ribu hingga Rp 2,5 juta untuk setiap penerbitan SPB, pungutan tersebut seharusnya tidak dikenakan biaya, karena penerbitan SPB hanya mensyaratkan pemenuhan dokumen dan kewajiban pembayaran PNBP sesuai ketentuan.

Selain itu, dalam dakwaannya, Jaksa menduga terdakwa Indrullah menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten OKI, yang bertindak selaku syahbandar untuk mempermudah penerbitan dokumen pelayaran. Apabila agen kapal tidak memberikan uang yang diminta, proses penerbitan SPB diduga akan diperlambat atau dipersulit.

Jaksa mencatat sebanyak 4.755 SPB diterbitkan untuk 18 agen kapal selama periode November 2024 hingga Mei 2026, JPU juga memaparkan peristiwa penyerahan uang.

Indrullah disebut menghubungi Muhammad Said, Direktur PT Rizkia Armada Nusantara (RAN), untuk membahas penyerahan fee penerbitan SPB bagi kapal-kapal yang menggunakan jasa perusahaan tersebut selama Maret hingga Mei 2026.

Muhammad Said kemudian menyampaikan, bahwa uang sedang dikumpulkan oleh Fandi Ahmad. Dalam komunikasi selanjutnya, Fandi disebut menyanggupi penyerahan uang sebesar Rp 20 juta dan diarahkan untuk berkoordinasi dengan Hairul Azwar.

Pada 4 Juni 2026, Fandi bertemu Hairul di kawasan Jalan Mayor Zen, tepatnya di depan kantor pusat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Palembang. Dalam pertemuan itu, Fandi diduga menyerahkan amplop cokelat berisi uang tunai Rp 20 juta kepada Hairul.

Setelah penyerahan tersebut, tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengamankan Indrullah dan Hairul Azwar di rumah Hairul di kawasan Kalidoni, Palembang. Saat diamankan, ditemukan uang tunai Rp 20 juta serta uang lainnya sebesar Rp123,2 juta. Dalam dakwaan, uang tersebut disebut sebagai bagian dari fee yang diterima Indrullah dari agen-agen kapal. Uang yang diduga diterima Indrullah dengan total Rp 4 miliar lebih.

Atas perbuatannya, Indrullah didakwa dengan tiga alternatif dakwaan.Pertama, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dugaan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kedua, Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban.

Ketiga, Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam surat dakwaan

Penulis: Indra Hadi
Editor: Riki Okta Putra