MATTANEWS.CO, JAKARTA – Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Dina Rasmalita, menghadiri forum sinergi regulasi pusat dan daerah yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan bertajuk “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat–Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan” tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Forum ini dihadiri Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum G.K.R. Hemas, Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta pimpinan dan anggota DPD RI, perwakilan kementerian, kepala daerah, pimpinan DPRD, dan Kepala Divisi P3H Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia.
Kegiatan diawali dengan pengantar materi oleh G.K.R. Hemas, kemudian dilanjutkan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin.
Dalam forum tersebut, dibahas perubahan pendekatan pengawasan produk hukum daerah, dari pembatalan regulasi menjadi upaya pencegahan sejak tahap perencanaan hingga pembentukan Peraturan Daerah (Perda)
Sejumlah persoalan turut menjadi perhatian, di antaranya disharmoni regulasi, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta belum optimalnya koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Karena itu, sinergi yang lebih terstruktur antara DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dinilai penting, khususnya dalam mengintegrasikan hasil pemantauan dan evaluasi BULD ke dalam proses pembentukan Perda.
Ketua BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow kemudian memaparkan hasil pemantauan dan kajian akademik mengenai berbagai persoalan pembentukan Perda. Pembahasan mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, hingga implementasi regulasi di daerah.
Selain itu, forum menyoroti pentingnya penguatan kapasitas SDM Perancang, kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan pembiayaan, serta penyelarasan regulasi agar dapat diterapkan secara efektif.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut menyampaikan materi mengenai arah kebijakan pembinaan dan harmonisasi produk hukum daerah. Ia menekankan bahwa Perda perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung kajian akademik berbasis data, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Widyastuti, menjelaskan peran Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah dalam pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).
Proses pengharmonisasian tersebut telah didukung sistem elektronik melalui aplikasi e-Harmonisasi, dengan jangka waktu penyelesaian paling lama lima hari kerja.
Dalam pemaparan forum, tercatat sebanyak 3.319 permohonan harmonisasi Ranperda dan 22.860 permohonan harmonisasi Ranperkada sepanjang 2025 hingga 17 November 2026. Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan koordinasi antarlembaga dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas.
Selain pengharmonisasian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga memiliki peran dalam memberikan pendampingan penyusunan naskah akademik, perancangan Ranperda dan Ranperkada, serta penguatan kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.
Keikutsertaan Dina Rasmalita dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Jambi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam bidang pembentukan regulasi.
Melalui sinergi tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mengawal pembentukan produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
















