BeritaBERITA TERKINIHEADLINEhomeHUKUM & KRIMINALNUSANTARA

Kanwil Kemenkum Jambi Harmonisasikan Tujuh Ranperbup dari Tanjabtim dan Tanjabbar

×

Kanwil Kemenkum Jambi Harmonisasikan Tujuh Ranperbup dari Tanjabtim dan Tanjabbar

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) membahas pengharmonisasian tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama membahas lima Ranperbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Rapat Harmon (1) dan (2) Lantai 2. Selanjutnya, dua Ranperbup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibahas mulai pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

Rapat dipimpin Kepala Divisi P3H, Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Kegiatan turut dihadiri jajaran perangkat daerah dari kedua kabupaten serta Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jambi.

Sejumlah pejabat yang hadir di antaranya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Rina Mariana; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, M. Yani; Inspektur Pembantu Khusus, Yandi Eka Putra; Kepala Bidang Pengembangan, Livia Zulfina; Auditor Ahli Madya, Mhd Jahidin; Ketua Umum KONI Tanjung Jabung Barat, Jamal Darmawan; serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda, Muhammad Haris Ersya.

Dalam sambutannya, Dina Rasmalita menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap rancangan memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pengharmonisasian tidak hanya berfokus pada pemeriksaan rumusan pasal, tetapi juga memastikan kesesuaian rancangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kewenangan pemerintah daerah.

Pada sesi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat lima Ranperbup yang dibahas, meliputi Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pedoman Pengendalian Kecurangan, Pedoman Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Instansi Pemerintah, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pembahasan kelima rancangan tersebut menitikberatkan pada kejelasan kewenangan dan tanggung jawab perangkat daerah, penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian kecurangan, serta efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, tim juga membahas kriteria dan mekanisme pemberian insentif investasi, pengawasan terhadap penerima fasilitas, serta tata kelola cadangan pangan daerah.

Sementara itu, pada sesi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilakukan pengharmonisasian terhadap dua Ranperbup, yakni tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Pembahasan Ranperbup tentang Pakaian Dinas ASN difokuskan pada kesesuaian jenis, model, atribut, kelengkapan, serta ketentuan penggunaan pakaian dinas dengan regulasi nasional. Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah kabupaten.

Adapun Ranperbup tentang Pemberian Penghargaan Olahraga membahas kejelasan kriteria penerima, bentuk penghargaan, mekanisme pengusulan dan penilaian, serta tata cara pemberian penghargaan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan tersebut juga perlu mempertimbangkan prestasi dan kontribusi penerima serta kemampuan keuangan daerah.

Dalam proses pengharmonisasian, Tim Harmonisasi Kanwil Kemenkum Jambi bersama perangkat daerah melakukan penyempurnaan terhadap substansi dan teknik penyusunan ketujuh rancangan.

Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perbaikan meliputi penyesuaian ketentuan dalam batang tubuh peraturan, perbaikan konsideran dan dasar hukum, penyempurnaan lampiran, serta penghapusan sejumlah ketentuan yang perlu diselaraskan. Penyempurnaan dilakukan pada seluruh rancangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian kecurangan, pemberian insentif investasi, dan penyelenggaraan cadangan pangan.

Sementara untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat, penyempurnaan dilakukan terhadap Pasal 28 dalam Ranperbup tentang Pakaian Dinas ASN. Pada Ranperbup tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, perbaikan mencakup konsideran dan sejumlah pasal, termasuk penghapusan beberapa ketentuan untuk memperjelas norma dan memastikan kesesuaian substansi pengaturan.

Dina Rasmalita berharap hasil rapat pengharmonisasian dapat menghasilkan rancangan peraturan yang berkualitas, selaras, dan dapat diterapkan secara efektif. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif perangkat daerah dalam menyediakan data dan informasi yang komprehensif agar setiap pengaturan memiliki dasar yang kuat serta sesuai kebutuhan daerah.

Melalui pembahasan yang terbuka dan konstruktif, pengharmonisasian ini diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan iklim investasi, memperkuat ketahanan pangan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai hasil rapat, seluruh masukan dan pembahasan disepakati menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan aspek redaksional maupun substansi ketujuh rancangan sebelum memasuki tahapan penetapan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi melalui Divisi P3H terus menjalankan peran pendampingan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan produk hukum yang harmonis, berkualitas, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: JOE MATTANEWS.CO