MATTANEWS.CO, SURABAYA – Pencegahan terjadinya overstaying atau kelebihan masa penahanan menjadi salah satu perhatian dalam audiensi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejati Jawa Timur tersebut dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo bersama jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lainnya. Audiensi dipimpin Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, dan diterima Kepala Kejati Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar Affandi.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah memperkuat koordinasi antarlembaga penegak hukum, khususnya dalam memastikan administrasi penahanan berjalan tertib dan sesuai ketentuan hukum.
Sejumlah persoalan dibahas dalam audiensi tersebut, mulai dari administrasi dan perpanjangan masa penahanan, pelimpahan perkara, hingga pemantauan serta pemutakhiran data tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Ceno Hersusetiokartiko, menegaskan bahwa koordinasi yang berkelanjutan dengan Kejaksaan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya overstaying tahanan.
Menurutnya, ketepatan administrasi dan komunikasi antarlembaga menjadi hal penting agar proses perpanjangan masa penahanan maupun pelimpahan perkara dapat berjalan tepat waktu.
“Koordinasi yang baik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya overstaying tahanan. Dengan komunikasi yang efektif, setiap proses administrasi penahanan dapat terpantau dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejati Jawa Timur, Dr. Abdul Qohar Affandi, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menilai komunikasi dan sinergi antara Kejaksaan dengan jajaran Pemasyarakatan harus semakin kuat sehingga dapat mendukung kelancaran proses penegakan hukum.
Kalapas Kelas IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo menegaskan pihaknya siap mendukung penuh penguatan koordinasi tersebut, khususnya dalam hal ketertiban administrasi dan keakuratan data tahanan di Lapas Sidoarjo.
“Kami di Lapas Sidoarjo berkomitmen untuk terus memperbarui data tahanan dan menjalin komunikasi intensif dengan Kejaksaan. Data yang akurat dan komunikasi yang cepat menjadi kunci agar tidak ada tahanan yang melewati masa penahanannya,” ujarnya.
Selain persoalan overstaying, pertemuan tersebut juga membahas pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pembahasan ini menjadi bagian dari langkah menyamakan pemahaman terkait pelaksanaan ketentuan pemidanaan serta memperkuat koordinasi dalam sistem peradilan pidana.
Bagi Lapas Kelas IIA Sidoarjo, keikutsertaan Kalapas dalam audiensi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap tertib administrasi penahanan dan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Dengan komunikasi yang intensif dan pemutakhiran data secara berkala, berbagai kendala administratif ditargetkan dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan tugas Pemasyarakatan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur bersama Kejati Jawa Timur sepakat memperkuat komunikasi dan melakukan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut ditargetkan dapat mendukung kepastian hukum serta mencegah terjadinya keterlambatan administrasi penahanan di wilayah Jawa Timur.
















