Reporter : Gian
TASIKMALAYA, Mattanews.co- Kesultanan Selacau Tunggul Rahayu, di Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat belakangan menarik perhatian.
Kesultanan Selacau berbeda dengan Keraton Agung Sejagat, di Purworejo, Jawa Tengah atau pun Sunda Empire di Bandung, Jawa Barat.
Perbedaannya adalah Kesultanan Selacau yang didirikan Rohidin alias Sultan Patra Kusumah VIII itu tetap menyatakan dukungan dan bergabung dengan pemerintahan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 2004, serta tidak menipu masyarakat setempat, ataupun meminta dana perekrutan kepada pengikutnya, seperti yang dilakukan Kerajaan Agung Sejagat.
“Selacau itu punya dua literatur leluhur yang saya ajukan pada tahun 2004,” ujar Rohidin saat diwawancara dikediamannya, Selasa (28/1/2020).
Rohidin alias Sultan Patra Kusumah VIII mengaku, kesultanan yang dipimpinnya merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Ketua Majelis Tinggi Kesultanan Selacau yang bernama M Bambang Utomo, adalah pemegang lisensi mata uang dunia.
“Kita ini bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa ketua majelis tinggi kita, adalah pemegang lisensi seluruh mata uang yang ada di dunia,” ujarnya.
Rohidin menjelaskan, peran yang diemban Bambang Utomo di PBB dan di dunia.
“Tanpa ada izin beliau, The Fed maupun IMF dan juga Bank Dunia tidak akan bisa melaksanakan regulasi yang benar,” lanjut Rohidin.
Kesultanan Selacau sendiri, tambah Rohidin, dibangun oleh warga Parung ponteng Kabupaten Tasikmalaya sejak 2004. Dia sendiri mengaku dirinya merupakan keturunan ke-8 dari Raja Padjadjaran Surawisesa, dengan gelar Sultan Patra Kusumah VIII.
Lebih lanjut, Rohidin menjelaskan, kesultanan yang dipimpin tetaplah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merupakan bagian dari sistem pemerintahan Indonesia. Dirinya selalu berkomunikasi dengan salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri.
“Beliau (staf) minggu kemarin audiensi dengan Mendagri Republik Indonesia, yaitu di lantai 6. Audiensi masalah Selaco dan yang tadi, bahas masalah keuangan negara,” ujar Rohidin.
Menurut Rohidin perkembangan Kesultanan Selacau sendiri tergantung dari keuangan yang ada di sistem yang dikuasai pemerintah.
Pembangunan kesultanan dan menyejahterakan para pejabatnya pun berasal dari uang tersebut.
“Sebetulnya selama ini uang proyek Phoenix itu sekarang dikuasai oleh negara. Para pemimpin negara Indonesia pasti tahu sekarang ini. Saya buka saja,” tandasnya.
Editor : Selfy
