MATTANEWS.CO, FAKFAK – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Kabupaten (DPRK)Fakfak, Abdul Rahman, S.P.,melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang II Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II Distrik Pariwari, Senin (6/7/2026)
Ia menyampaikan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional DPRK untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga tetap berkomitmen untuk mengawal berbagai persoalan dan aspirasi yang disampaikan, mulai dari pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, Nelayan dan peternakan.
“Usulan dari masyarakat kita satukan dalam satu persepsi agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan kampung harus disampaikan sehingga bisa menjadi perhatian pemerintah,” ucapnya.
Dikesempatan tersebut, Abdul Rahman menyoroti kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Fakfak yang dinilai belum berkembang secara optimal meskipun jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan kunjungan ke Kementerian UMKM, tercatat lebih dari 2.600 UMKM telah terdaftar di tingkat kementerian. dan hal itu tidak sesuai kondisi dilapangan.
“Data pemerintah daerah tercatat jumlah UMKM mencapai sekitar 1.600. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan masih banyak pelaku usaha yang belum aktif menjalankan usahanya,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada jumlah UMKM, tetapi juga minimnya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pendataan, tetapi pemberdayaan yang benar-benar melekat sehingga usaha mereka bisa berkembang dan mandiri,” tegasnya.
Ia menyampaikan, saat ini Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) telah membangun kerja sama dengan sejumlah yayasan untuk melakukan pembinaan di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Program tersebut mulai dijalankan pada tahun 2026 dan diharapkan menjadi langkah awal kebangkitan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Fakfak.
Abdul Rahman juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang masih menghadapi tantangan. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi masih cenderung melambat karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah masih bergantung pada belanja pemerintah.
“Hampir 70 persen perputaran ekonomi kita masih bertumpu pada APBD. Ketika penetapan APBD terlambat, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut melambat. Ini yang harus kita ubah,” ujarnya.
Hal ini menjadi perhatian DPRK bersama pemerintah daerah untuk terus mendorong lahirnya sektor-sektor ekonomi produktif agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.
Ketua DPC PBB Fakfak ini juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan. Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan lingkungan, akses permukiman, hingga jalan yang mengalami kerusakan akan terus diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah daerah.
Ia menegaskan, jalan-jalan yang rusak dan membahayakan keselamatan masyarakat harus segera ditangani, termasuk akses menuju wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas.
