Aliansi Mahasiswa Peduli Sumsel Sampaikan Tuntutan ke Kejati

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Puluhan masa aksi yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sumatera Selatan (Sumsel), kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan.

Demo tersebut terkait dugaan korupsi oknum pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, yang digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Selasa (6/4/2021).

Bacaan Lainnya

Koordinator Aksi, Reja Anggara dalam orasinya mengantakan, sehubungan dengan aksi pada 23 maret dan 29 maret 2021 lalu, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

“Teman-teman mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan, terkait tindak lanjut yang telah disampaikan,” ucapnya.

Kedatangan mereka ke Kejati Sumsel, untuk menyuarakan aspirasi terkait dugaan adanya indikasi ketidaksesuaian.

Terutama pada pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Palembang oleh Jajaran Birokrasi Dinsos Palembang.

Reja mengatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Terutama bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah, yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang setiap bulannya melalui rekening bank. Itu biasanya digunakan untuk membeli bahan yang telah ditentukan.

“BPNT yang diharapkan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu dengan besaran nominal yang telah ditentukan,” ucapnya.

Namun, seiring berjalannya proses penyaluran bantuan, terdapat sesuatu hal yang dinilai terindikasi ketidaksesuaian, antara besaran bantuan yang semestinya diberikan dengan yang diterima oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, aksi kami diterima dengan baik oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, dan kami akan membuat laporan tertulis lebih lanjut ke Kejati Sumsel terkait BNPT di Dinsos Palembang,” ujarnya.

Sementara Itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Khaidirman menyambut dengan baik dan mengucapkan berterima kasih atas informasi yang disampaikan.

Artinya tidak hanya menyampaikan pendapat di muka umum supaya bisa ditindaklanjuti.

“Maka mereka kita sarankan untuk membuat surat laporan secara tertulis, yang ditujukan kepada Kepala Kejati Sumsel. Dalam laporan tertentu mengenai kriteria-kriteria, dimana dalam PP No 43 Tahun 2018, membuat identitas dan didukung oleh data-data yang ada,” katanya.

Khaidirman menambahkan, pihaknya masih menunggu mereka membuat laporan tertulis, supaya jelas arah laporannya bagaimana.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait