MATTANEWS.CO, KOTA MALANG – Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto menggelar reses yang kedua kalinya dengan menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Klojen, bertempat di Gedung Widya Karya, Jalan Guntur Kota Malang pada Senin (17/2/2025) malam.
Agenda tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan Kepala Bidang Pemanfaatan Aset BKAD Kota Malang, Eko Fajar.
Perlu diketahui, Komisi C DPRD Kota Malang merupakan komisi yang membidangi pembangunan dan beberapa mitra kerjanya diantaranya adalah Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalam sambutanya mengungkapkan, hari ini merupakan reses kedua kalinya yang dilakukan Sony, mewakili suara aspirasi sesi curhat masyarakat Klojen.
“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Klojen mohon disampaikan ke Pak Sony, karena hari ini sesi curhat silahkan bapak/ibu sampaikan, karena memang sejujurnya kebijakan itu ada untuk dievaluasi,” terang Mia sapaan akrab Amithya.
Mia juga berharap dari reses ini adalah aspirasi masyarakat tersebut sekiranya DPRD Kota Malang sebagai wakil rakyat untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyempurnakan kebijakan tersebut.
“Yang kami harapkan dari reses ini adalah aspirasi masyarakat yang sekiranya kami sebagai wakil rakyat untuk berkomunikasi dengan pemerintah daerah sebagai penyempurna kebijakan,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto pada reses yang kedua kali ini sengaja menghadirkan BKAD Kota Malang, karena hal merupakan tugas penting DPRD Kota Malang untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui reses ini, kami dapat lebih memahami permasalahan warga secara langsung dan mencari solusi yang tepat bersama pemerintah daerah,” ungkap Sony Rudiwiyanto yang juga politisi PDI-Perjuangan.
“Hari ini saya sengaja mendatangkan dinas BKAD Kota Malang, karena memang banyak aspirasi dari masyarakat yang masuk ke saya terutama di Klojen terkait dengan hak sewa tanah dan sertifikat tanah,” ujarnya.
Menurutnya, memang ada beberapa hal permasalah masyarakat diantaranya soal tanah makam yang sudah diberikan prosedur cara pengurusannya oleh BKAD.
“Ada yang masih dikaji oleh DPRD Kota Malang dan langkah-langkah apa yang nantinya untuk menjadikan sertifikat tersebut,” jelas Sony.
Disinggung soal jawaban dari BKAD yang belum puas diterima oleh masyarakat, Sony menegaskan bahwasanya memang perlu kajian karena peraturan sangat berbeda dengan aturan pada era tahun 1995.
“Karena memang kalau namanya masyarakat kan meminta sekarang dijamin menjadi sertifikat, tetapi dari pihak BKAD harus mengkaji dulu karena aturannya yang sekarang ini sangat berbeda bukan seperti tahun 1995 ya,” tukasnya.
