Selain itu, Tim Advokasi Hukum Toharo juga mengingatkan Paslon Lucyanti-Syafarudin untuk mematuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, PKPU, dan Perbawaslu.
“Kami mengimbau agar paslon menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Jika ada kampanye yang melibatkan ASN atau Kepala Desa, hal ini hanya akan menciptakan ketidakstabilan dalam Pilkada dan berpotensi membuat Pilkada Muba menjadi zona merah,” tambah Meryan.
Gudang Penyimpanan PLN UID S2JB Terbakar 3 Mobil Damkar Dikerahkan
Pj Walikota Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Petugas Kebersihan di Kota Palembang
BSB Cabang Jakabaring Targetkan Mampu Bersaing Dengan Bank Lain
Larangan Aktivitas PETI di Desa Tanjung Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu
Mantan Dirjen Perkeretaapian Ternyata Terlibat Dugaan Korupsi LRT Sumsel
Survei SPIN, RD-PS dan Yudha-Bahar Berpotensi Saling Salip di Pilwako Palembang
Gerak Cepat BRI Peduli Bantu Korban Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki
