Bambang Antariksa : Penegak Hukum Harus Usut Dugaan Korupsi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang

  • Whatsapp

MATTANEW.CO, ACEH TAMIANG – Praktisi Hukum, Bambang Antariksa meminta penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk mengusut dan memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Selasa (13/7/2021).

Bacaan Lainnya

“Demi konsumsi publik, mereka harus bisa mengungkap apakah benar Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang ‘mencubit’ uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2020 tersebut,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, penghasilan tambahan Bupati dan Wakil Bupati tersebut, menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020, secara implisit terang dan jelas, telah terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 994,5 juta.

“BPK-RI Perwakilan Aceh dengan tegas menyebutkan tambahan penghasilan tersebut dilarang dianggarkan dan direalisasikan, karena Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang merupakan Pejabat Negara. Artinya, fasilitas tersebut dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan Bupati dan Wakil Bupati,” jelas Praktisi Hukum ternama di Aceh Tamiang itu.

Dipaparkan Bambang, fakta sepanjang tahun anggaran 2020, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang telah menikmati ‘Uang Cubit’ jelas sudah memenuhi unsur sebagai tindak pidana korupsi.

“Paling tidak, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001. Disana ada unsur menguntungkan diri sendiri, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana/prasarana yang ada,” bebernya.

Bambang menambahkan, sudah menjadi kewajiban penegak hukum, baik Kepolisian ataupun Kejaksaan melakukan upaya penegakan hukum, dengan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dengan modus ‘Uang Cubit’ APBK Aceh Tamiang tahun 2020.

“Karena bentuk kejahatan seperti ini bukan tergolong sebagai delik aduan. Hal ini penting, untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa hukum dilaksanakan tanpa diskriminatif serta memberikan preseden yang baik, bagi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia,”pungkas Bambang.

Ia menyebutkan, aparat penegak hukum diminta tegas dan jangan ragu-ragu, karena masyarakat akan mendukung upaya penegakan hukum ini.

“Disaat anggaran keuangan negara difokuskan untuk penanganan wabah COVID-19 dan banyak masyarakat yang susah, tetapi Bupati dan Wakil Bupati melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, dengan menambah penghasilan dengan cara melawan hukum,” tutup Praktis Hukum, Bambang Antariksa.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait