MATTANEWS.CO, CIAMIS – Ketua Komisi D DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa menyebut bahwa banyaknya persoalan terkait program bansos sembako atau yang lebih santer didengar dengan nama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), salah satu faktor penyebabnya adalah dari sisi keharmonisan dari pihak pejabat atau Eksekutif.
Ia menilai bahwa Eksekutif telah memandang sebelah mata terhadap Komisi yang ia Pimpin, yakni Komisi D. Hal tersebut dikatakan ia, terbukti bahwa selama diadakannya pembahasan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.
“Kalau dari segi pengawasan, kami memang terikat oleh tugas karena Komisi D lah yang berwenang dalam hal pengawasan. Akan tetapi, dalam hal pembahasan ataupun program lainnya sebagai upaya Tikor, Komisi D tidak pernah dilibatkan,” ungkap Syarif kepada mattanews.co melalui sambungan selluler Minggu, (25/4/2021).
Pihaknya menilai bahwa pejabat Eksekutif dinilai egois. Seperti rapat kerja saja, pihaknya tidak pernah dilibatkan. Ia mengatakan bahwa pihaknya juga berhak dilibatkan dalam hal pembahasan seperti rapat-rapat kerja.
“Pedum BPNT itu sangat sederhana, yang gampang jangan dibuat susah, yang susah jangan dibuat gampang. coba kalau mereka tidak egois, mau duduk bersama komisi D, rasanya tidak ada permasalahan yang tidak akan selesai? Lembaga DPRD juga merupakan lembaga pemerintah,”jelasnya.
Syarif menjelaskan, bahwa ada pemahaman yang berbeda tentang penjabaran Pedum. Ia menilai perbedaan tersebut tak lain adalah lantaran dari ego eksekutife.
“Ya itu dia, mau ada kesefahaman bagaimana kalau ego nya seperti itu. Secara spesifik, komisi D jelas dipandang sebelah mata,” tandasnya.
