Lanjutnya, dengan penerapan LKPD berbasis akrual maka pemerintah kabupaten dapat lebih komprehensif menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan, perubahan kekayaan, hasil operasi serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.
“Kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentunya belum sempurna, masih banyak membutuhkan arahan dan bimbingan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel,” ujarnya.
Diungkapkannya, kualitas atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan akuntabel. Sehingga akan memperoleh opini yang baik dan tetap dapat mempertahankan opini WTP.
“Masyarakat sebagai pengguna utama hasil audit BPK, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana capaian pelaksanaan mandat mereka. Masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah melalui opini yang dikeluarkan. Secara tersirat, azas keterbukaan informasi publik dapat dipenuhinya hasil audit,” tuturnya.
Diungkapkannya, selama BPK RI Perwakilan Sumsel berkenan melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemkab OKU Timur. Dirinya mengucapkan terimakasih kepada BPK RI karena selama proses pemeriksaan atas segala masukan, koreksi, bimbingan, arahan dan langkah-langkah perbaikan.
