Bupati Purwakarta Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Hikmat Ibnul Ariel: “Like And Dislike”

Ketua GMMP Hikmat Ibnu Ariel

MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Beredarnya kabar di sejumlah media tentang keretakan hubungan antara Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan sang suami Dedi Mulyadi menjadi perbincangan dan penasaran publik, khususnya warga masyarakat Purwakarta sendiri.

Salah satunya Ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMMP) Hikmat Ibnu Ariel turut menyikapi kabar orang nomor satu di Purwakarta itu.

Ariel mengatakan sangat disayangkan kalau sampai terjadi perceraian, bagaimanapun mereka berdua adalah publik figur. Yang satu kepala daerah dan satunya lagi adalah anggota DPR RI.

Tentunya, tindak tanduknya tersebut akan dilihat masyarakat. Dan yang dikhawatirkan mengingat keduanya politisi, yang dikhawatirkan itu berimbas pada kinerja Bupati itu sendiri.

“Dulu isue tidak harmonisnya bupati dengan suaminya, saya pikir itu hanya Gimick atau isue belaka. Mengingat keduanya adalah politisi. Dimana politisi biasanya miliki sifat dinamis, kadang-kadang bertengkar besoknya akur lagi,” ucap Ariel, Rabu malam (22/09/2022) saat ditemui di kediamannya.

Namun, setelah melihat pernyataan per hari ini yang dilakukan Bupati Purwakarta dengan melakukan registrasi gugatan cerai di kantor pengadilan agama purwakarta, sepertinya isu itu menjadi kenyataan.

Kemudian, entah secara kebetulan atau jika di cocoklogikan melihat kejadian apa yang terjadi di pemerintahan dan juga di DPRD Purwakarta. Pihaknya menduga ini imbas dari konflik tersebut.

“Sepertinya adanya permasalahan pribadi, fokus Bupati menjadi terganggu, dan DPRD pun mengalami hal yang sama terganggu juga,” kata Ariel.

Bacaan Lainnya

Ariel melanjutkan pada kejadian absennya beberapa anggota DPRD saat paripurna dimana mayoritasnya adalah Golkar. Dan Golkar itu sendiri adalah salah satu partai yang di pimpin oleh Dedi Mulyadi, dan juga merupakan partai pengusung Bupati saat itu.

“Walkout dan absennya pada saat paripurna terlihat jelas bahwa ada konflik antara DPRD dan Eksekutif. Sangat disayangkan sekali ini sangat mengganggu jalannya pemerintahan, salah satunya pengesahan dari pada anggaran perubahan jadi terhambat karena gagalnya paripurna tersebut,” paparnya.

Selanjutnya, lanjut Ariel, dampak lain terhadap masyarakat, selain menyita perhatian dan waktu, penyaluran bantuan atau hibah untuk perorangan dan kelompok masyarakat tentunya Bupati akan lebih selektif. Dengan melihat keberpihakan orang atau kelompok masyarakat tersebut.

“Disisi penganggaran, dimungkinkan akan terjadi saling jegal diantara eksekutif dan legislatif,” ucapnya.

Hal ini sudah terlihat dengan ditolaknya beberapa pos anggaran oleh sebagian fraksi di DPRD. Diantaranya hibah untuk lembaga vertikal dengan dalih tidak pro rakyat, padahal pada tahun-tahun sebelumnya tidak dipermasalahkan.

“Kami sepakat anggaran untuk lembaga vertikal dan lembaga lainnya yang menurut kami juga tidak pro rakyat. Misal hibah untuk Tajug Gede, dialihkan untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat dengan dasar skala prioritas,” kata Ariel.

Sangat disayangkan, pada akhirnya, saling jegal tersebut bukan berdasarkan objektifitas tapi berdasarkan ‘like and dislike’.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait