Berdasarkan catatan Bappeda Kapuas Hulu, sedikitnya ada 17 mitra pembangunan yang bergerak untuk pembangunan berkelanjutan, ini perlu MoU untuk sinergitas program.
“Saya mengapresiasi kerjasama yang di inisiasi BAPPEDA Kapuas Hulu,” timpalnya.
Oleh karenanya, Bupati berharap MoU ini dapat mengakomodir kebutuhan daerah dan mesti sinkron dengan apa yang dikerjakan mitra pembangunan. Serta produk lokal hendaknya bisa dikembangkan untuk ekonomi masyarakat di wilayah kerja para mitra.
“Mitra kerja mungkin punya jaringan di luar negeri, bantu promosikan keunggulan di Kapuas Hulu, agar bisa berdampak pada investasi daerah,” pungkas Bupati Sis.
Penandatanganan MoU collaborative governance ini turut disaksikan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi, para Kepala OPD Kapuas Hulu dan perwakilan para mitra pembangunan yang terdiri dari AMAN Kapuas Hulu, Serakop Iban Perbatasan (Sipat) GIZ; Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT), Yayasan Kehati Indonesia (TFCA Kalimantan), Lanting borneo, Yayasan Merangat, Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara, Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia (yayasan PRCF Indonesia), Yayasan Ekowisata Indonesia (Indecon), Yayasan Riak Bumi, Yayasan WWF Indonesia, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Solidaridad, Madani, Putussibau Art Community (PAC), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (BAYU)
