Demo Tolak Pelantikan Kaffa Diduga Pakai Bus Pemda

Diduga Ada yang Menunggangi dan Membiayainya

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Aksi demo puluhan massa di Kantor Gubernur Sumsel meminta penundaan pelantikan Wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah menjadi sorotan publik.

Pasalnya, para peserta aksi demo tersebut diduga menggunakan fasilitas kendaraan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim.

Logo Pemkab Muara Enim di Bus Saat Digunakan Aksi Demo di Kantor Gubernur
Logo Pemkab Muara Enim di Bus Saat Digunakan Aksi Demo di Kantor Gubernur

Hal itu pun sudah dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Muara Enim, Junaidi saat diwawancarai, Senin (9/1/2023).

Junaidi membenarkan beberapa hari yang lalu ada sekelompok masyarakat akan menyewa kendaraan milik dinas perhubungan Muara Enim sebanyak 5 unit kendaraan.

“Nah kalau untuk perihal Demo saya tidak tahu itu, memang waktu itu ada sejumlah mayarakat ingin menyewa kendaraan Bus Dishub, tapi aku tidak tahu kalau untuk di gunakan aksi demo di kantor Gubernur,” bebernya.

Lanjutnya, Ia menjelaskan, terkait penyewaan kendaraan mini bus tersebut pihaknya mematok harga senilai Rp. 250 ribu per unit kendaraannya.

“Kalau digunakan untuk aksi demo aku tidak tahu itu, kalau pun tahu untuk digunakan untuk aksi tersebut, pastinya tidak akan di sewakan. Dan untuk penyewaan tersebut memang benar ada masyarakat ingin menyewa kendaraan bus tersebut,” tukasnya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Pengamat Politik Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Dr Febrian, menilai sebuah aksi demo itu wajar dilakukan karena ada pro dan kontra sesuai dengan demokrasi.

“Yang jadi pertanyaan itu demo tadi mewakili rakyat Muara Enim seluruhnya atau tidak? Yang menilainya bisa masyarakat,” kata Dr Febrian, Senin (9/1/2023).

Namun dia menyayangkan aksi peserta demo di Kantor Gubernur Sumsel tersebut yang menggunakan kendaraan milik Pemkab Muara Enim.

“Kalau fasilitas negara digunakan untuk demo itu tidak boleh. Berarti demo itu patut diduga ada yang menungganginya, ada yang membiayainya,” tegasnya.

Febrian menilai Pemkab Muara Enim telah kecolongan terkait penggunaan fasilitas negara yang dipakai oleh kelompok masyarakat yang melakukan aksi demo.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait