MATTANEWS.CO, OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sepertinya gagal mewujudkan pemerataan pembangunan di daerahnya. Bahkan untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti sambungan listrik.
Di tengah gegap gempita program internet desa dan pengentasan blankspot hingga wilayah pesisir, namun di sisi lain, sekitar 2.800 Kepala Keluarga di Desa Simpang 3 Jaya, Kecamatan Tulung Selapan, hingga kini belum menikmati aliran listrik PLN.
Penantian warga memperoleh layanan dasar hingga belasan tahun nampaknya belum cukup. Pasalnya, sampai kini warga setempat masih berjibaku dengan listrik diesel yang dikelola swadaya. Hidup-mati listrik tergantung solar dan iuran rutin bulanan dari warga.
Menjelang malam di Desa Simpang 3 Jaya, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tidak seperti desa lainnya. Di desa itu, kegelapan bukan sekadar suasana malam belaka, namun hal itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi warga. Sejak 2009 lalu, pemerintah lalai memenuhi kebutuhan dasar sekitar 2.800 Kepala Keluarga hingga kini untuk menikmati aliran listrik permanen dari PLN.
Ironisnya, ketika pemerintah kabupaten OKI turun ke desa-desa lain mulai bicara internet cepat, digitalisasi pelayanan, hingga jaringan internet kualitas 4G, namun warga Simpang 3 Jaya masih berkutat memastikan genset desa tetap hidup agar lampu rumah mereka dapat menyala.
Pasokan listrik diesel yang tersedia hanya beberapa jam saja dapat digunakan. Selebihnya, warga harus bersiap kembali dalam kegelapan.
Mesin diesel swadaya yang digunakan masyarakat sejak 2009 saat ini sudah berkali-kali rusak. Suaranya pun tidak halus lagi. Suara berisik dengan asap hitam mengepul menjadi penanda bahwa listrik di desa itu memperjelas statusnya bukanlah berasal dari bentuk pelayanan negara. Swakelola daya listrik murni hasil gotong royong warga yang dipaksa untuk bertahan sendirian,
“Mesin itu memang sudah lama dari tahun 2009. Sekarang sering rusak. Akibatnya arus listrik jadi tidak stabil. Warga banyak mengeluh,” ujar salah seorang warga setempat.
Dari penuturan dia, pada tahun 2023 lalu, mesin genset diganti dengan mesin baru delapan silinder. Namun kenyataannya kembali mengecewakan. Mesin diesel disebut masih sering macet dan terkendala gangguan operasional.
Persoalan lain muncul dari harga solar yang terus naik, sementara itu, ketersediaan bahan bakar pun saat ini terbatas. Akibatnya, listrik kerap padam karena bahan bakar habis atau mesin tidak mampu beroperasi normal. Seolah melengkapi derita, himpitan kebutuhan hidup berdampak banyak warga kesulitan membayar iuran rutin.
Anak-anak belajar dengan penerangan seadanya. Sebagian warga memilih tidur lebih awal karena listrik hanya menyala beberapa jam. Aktivitas ekonomi malam hari nyaris lumpuh. Pedagang kecil, usaha rumahan, hingga kebutuhan rumah tangga sehari-hari ikut terganggu.
Di tengah kondisi itu, warga desa justru menyaksikan pemerintah daerah begitu sibuk berbicara tentang “merdeka sinyal”. Wilayah blank spot dengan fasilitas internet desa terus di genjot. Sambungan listrik bukanlah skala prioritas.
Pemerintah Kabupaten OKI bersama PT Telkomsel Network and Productivity Sumbagsel serta PT PLN sebelumnya telah meluncurkan program “Internet Gotong Royong dan Listrik Handal”. Program itu disebut sebagai upaya mengentaskan desa-desa blankspot dan wilayah bertegangan rendah.
Bupati OKI Muchendi bahkan menyebut program tersebut sebagai tonggak penting pemerataan pembangunan dan pengentasan keterisolasian digital. Hingga kini, entah kelanjutan program itu masih berjalan atau cuma kencang saat perhelatan seremoni saja.
Bagi warga Simpang 3 Jaya, narasi terdengar seperti anomali. Sebab hingga hari ini, mereka bahkan belum merdeka listrik.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan kondisi tersebut memunculkan kritik tajam terhadap arah pembangunan Pemkab OKI yang dinilai gagal memahami prioritas dasar masyarakat.
“Pemerintah daerah terlihat lebih agresif mengejar simbol kemajuan digital dibanding menyelesaikan kebutuhan paling fundamental warganya sendiri,” terangnya Jum’at (15/5/2026).
Bagaimana mungkin pemerintah sibuk membangun internet desa, sementara listrik yang menjadi syarat utama menikmati internet justru belum tersedia? Lantas, apa gunanya tower provider telekomunikasi berdiri jika masih terdapat rumah warga masih gelap?
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika Diskominfo OKI berulang kali mempublikasikan keberhasilan pengurangan desa blankspot.
“Pemkab OKI terlihat bangga mengumumkan capaian jaringan internet di berbagai wilayah terpencil. Tetapi di Simpang 3 Jaya, warga masih harus patungan membeli solar demi sekadar menyalakan lampu,” imbuhnya.
Pembangunan akhirnya tampak berjalan terbalik. Pemda terlalu sibuk mengejar pencitraan digital, tetapi gagal memastikan pelayanan dasar benar-benar hadir.
Lebih jauh di ungkapkan Hamadi, ketimpangan pemerataan pembangunan semakin terasa setelah Pemkab OKI beberapa pekan lalu menggelar seremoni penyalaan jaringan listrik PLN di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal.
Acara tersebut dihadiri berbagai pejabat penting. Mulai dari Anggota DPR RI Komisi XII Dewi Yustisiana, Wakil Bupati OKI Supriyanto, jajaran PLN UID S2JB, anggota DPRD, kepala OPD, dan pihak swasta lainnya.
Peresmian berlangsung meriah. Dokumentasi dipublikasikan. Kabar pencitraan menyebar dengan narasi sebagai keberhasilan Pemkab OKI menghadirkan listrik ke desa.
“Anehnya, Desa Simpang 3 Jaya tidak mendapat perlakuan yang sama. Sambungan listrik hingga kini tidak kunjung tersedia,” imbuhnya.
Reaksi publik mengundang pertanyaan yakni sensitivitas pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas. Arah pembangunan yang selama ini di gaungkan, pada kenyataannya tidaklah menyentuh persoalan akar rumput.
Namun sebaliknya, Hamadi menyebut pemkab OKI terlihat sangat cepat merespons persoalan kesejahteraan guru PPPK paruh waktu. Aspirasi itu bahkan dibawa langsung Bupati Muchendi ke Komisi X DPR RI.
“Pemkab menyoroti penurunan pendapatan guru, tunjangan yang hilang, hingga kesejahteraan aparatur pendidikan,” bebernya.
Sambung Hamadi, langkah menyampaikan aspirasi memang dipandangnya juga tentu penting. Akan tetapi, ia juga mengutarakan kegelisahan dirinya. Ia mengatakan, publik juga berhak bertanya, mengapa kecepatan dan sensitivitas serupa tidak terlihat ketika ribuan warga Simpang 3 Jaya hidup dengan listrik tambal sulam tidak di tangani dengan cepat. Lalu, mengapa pemkab OKI tampak begitu responsif terhadap urusan birokrasi, tetapi lamban menghadapi penderitaan masyarakat pelosok?
“Padahal mereka hanya ingin menikmati listrik seperti desa-desa lain. Jangan biarkan masyarakat terus hidup dalam kegelapan. Mereka hanya ingin lampu rumah mereka menyala tanpa harus bergantung pada solar, iuran, dan mesin yang sewaktu-waktu padam. Permintaan itu terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah letak kegagalan pemerintah daerah,” kata Hamadi.
Bagi Hamadi, ketika pemerintah sibuk berbicara transformasi digital, namun masih ada ribuan warga yang harus bergantung pada genset tua untuk menikmati listrik beberapa jam sehari.
“Listrik seharusnya bukan lagi kemewahan. Ia adalah hak dasar warga negara. Karena itu, Pemkab OKI tidak bisa terus berlindung di balik jargon pemerataan pembangunan sambil membiarkan sejumlah desa hidup di luar standar pelayanan dasar itu sendiri,” tandasnya.
