Example 728x250 Example 728x250
BERITA TERKINI

Dirut RSUD Batanghari Ditanya DPRD ini Saat Rapat Bersama

×

Dirut RSUD Batanghari Ditanya DPRD ini Saat Rapat Bersama

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO, BATANGHARI – Pihak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari yang dipimpin oleh Sirojudin, melaksanakan hearing bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Komisi I DPRD Batanghari Jalan Jendral Sudirman, Senin (04/04/2022).

Dari beberapa OPD, ada satu yang dibahas soal terkait pelayannya, yang mana OPD tersebut ialah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hamba Muara Bulian. Adapun pembahasan terkait pelayanan RSUD yakni masalah rujukan yang bergantung pada Sisrute.

“Soal rujukan sudah kami tanyakan, kenapa soal rujukan itu ada yang terlambat dijawab oleh RSUD. Kata ibu Hermina, selama ini saya sudah menyampaikan, bahwasanya jangan menunggu balasan dari rumah sakit, kalau betul pasien tersebut emergency langsung bawa tidak jadi masalah. Memang kami mengetahui di beberapa puskesmas ada yang susah signal berkenaan dengan Sisrute,” ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari Sirojudin kepada Mattanews.co.

“Dia menyampaikan memang ada kesalahpahaman antara oknum dari PKM dengan RSUD, ia bilang kedepan akan lebih mensinergitaskan antara PKM dan RSUD supaya tidak terulang lagi begitu, Ia pun minta maaf,” sambungnya.

Dikatakan Sirojudin, karena bersifat pelayanan, PKM dan Rumah Sakit harusnya tidak ada oknum yang menyampaikan kata yang semestinya tidak dikeluarkan didepan publik.

“Kedepannya saya pribadi dari Komisi I berharap hal ini tidak terulang lagi, ini memang betul masalah attitude. Walaupun adik-adik dari PKM itu hanya sebatas TKS atau PTT tetap harus kita hargai, karena mereka juga bagian dari Nakes sama seperti rekan-rekan dari RSUD,” pinta Sirojudin.

Sirojudin juga sebutkan, bahwa apabila hal sedemikian kembali terjadi, menurutnya itu tidak perlu evaluasi jabatannya. Namun kendati demikian jika kembali terjadi maka yang perlu dievaluasi ialah ke pegawaiannya.

“Yang perlu dievaluasi terhadap ke ASNan nya. Kan mereka ini ada masing-masing organisasi baik itu bidan, perawat ataupun dokter. Oknum-oknum seperti ini perlu dilaporkan ke bidang organisasinya masing-masing, harus ada tindakan aksi sehingga hal seperti ini tidak lagi terjadi,” pungkasnya.