Reporter: Warto Warman
Raja Ampat, Mattanews.co- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Raja Ampat, Gelar Penutupan sidang istimewa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2019. diruang sidang DPRD, Selasa, (14/7/2020).
Sidang paripurna yang digelar merupakan sidang pertama pleno ke- 5 dengan agenda penutupan sidang istimewa LKPJ Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2019.
Sidang penutupan LKPJ dipimpin langsung Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey didampingi Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dihadiri para Anggota DPRD dan OPD dilingkungan Kabupaten Raja Ampat.
Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey mengatakan, beberapa waktu lalu komisi-komisi DPRD sesuai tugas dan kewenangannya bersama pihak eksekutif melakukan pembahasan LKPJ yang tentunya menghasilkan rekomendasi yang perlu di tindaklanjuti untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menetapkan program kegiatan pembangunan berskala prioritas dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“LKPJ bupati Raja Ampat merupakan indikator kepala daerah untuk mengukur kinerja jajaran pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang hal tersebut seagai amanat UU yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD”, jelasnya.
Dijelaskan, DPRD hanya memberikan rekomendasi dan catatan sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Kami selaku pimpinan dan Anggota DPRD Raja Ampat mengucapkan selamat kepada bupati dan jajaran pemerintah daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit keuangan pemerintah daerah oleh BPK yang ke enam kalinya,”pungkasnya
Sementara itu Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati SE, menyampaikan bahwa APBD disusun dan disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
“Penyampaian APBD yang dimulai dari penyusunan rencana kerja tahunan sampai dengan pertanggung jawaban dilakukan mulai siklus dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah” Jelas Bupati
Dia juga mengajak semua elemen agar dapat meningkatkan kinerja dan transparansi serta Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaanya.
Menurutnya semua ini dalam rangka pemenuhan cita-cita kita bersama yaitu terbentuknya suatu aparatur pemerintah yang bersih tertib dan berwibawa agar dapat mengantarkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera
“Maka saya mengucapkan terimah kasih dan apresiasi kepada ketua DPRD dan seluruh rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat yang telah giat dan secara cermat serta teliti melakukan pembahasan dan dialog terkait LKPJ anggaran tahun 2019, mari kita teruskan berlangka bersama bergandengan tangan membangun Raja Ampat yang semakin maju dan sejahtera” ucapnya.
LKPJ dari tahun ke tahun sebagaimana merupakan suatu mekanisme maupun kewajiban dari kami sebagai bupati untuk memberikan Laporan kinerja pertanggung jawaban yang sebelumnya LKPJ tersebut telah diaudit oleh institusi badan pemeriksaan keuangan berkaitan dengan penyerapan dan pelaksanaan tahun anggaran 2019
“Sebagaimana yang dapat kita ketahui bahwa Raja Ampat diberikan dan dinilai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Papua Barat, dalan peyerapan ataupun pertanggung jawaban (LKPJ) anggaran tahun 2019 diberikan status dan opini kepada kita yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini merupakan WTP yang ke enam yang kita dapatkan, ini tentunya merupakan keberhasilan kerja sama DPR dan eksekutif,”pungkasnya
Editor : Lintang
