DPRD Kabupaten Blitar Minta BPK Audit Bangunan yang Rusak Pasca-Gempa

  • Whatsapp
Salah satu ruangan di kantor DPRD Kabupaten Blitar yang rusak akibat gempa bumi (Robby / Mattanews.co)
Salah satu ruangan di kantor DPRD Kabupaten Blitar yang rusak akibat gempa bumi (Robby / Mattanews.co)

MATTANEWS.CO, BLITAR– DPRD Kabupaten Blitar Jawa Timur (Jatim), meminta adanya investasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada rusaknya bangunan yang ada di kantor DPRD Kabupaten Blitar akibat gempa pada Sabtu (10/4/2021) lalu.

Ada lima ruangan di lantai dua DPRD Kabupaten Blitar yang rusak, akibat gempa di barat daya di Kabupaten Malang dengan magnitudo 6,1.

Bacaan Lainnya

Tidak hanya kantor DPRD Kabupaten Blitar. Kerusakan juga di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar di Kecamatan Kanigoro. Kerusakan pada bangunan ini mulai kategori ringan, sedang dan berat.

“Ada dugaan pelanggaran kualitas bangunan kantor dewan, karena ditemukan indikasi bahan bangunan yang tidak sesuai standar atau spesifikasi pada bangunan gedung,” ungkap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo, Kamis (15/4/2021).

Wasis menduga, rusaknya bangunan ini karena material yang tidak sesuai. Bahkan dari pengamatannya, kerangka baja ringan yang digunakan jaraknya sekitar 1 meter. Selain itu, kerangka baja ringan ini ada yang diikat dengan kawat.

Akibat jarak kerangka baja ringan yang jaraknya hingga 1 meter, membuat genting berguguran saat terjadi goncangan gempa.

Akibatnya, plafon di lantai dua berguguran setelah tertimpa genting. Bahkan kerusakan juga hampir merata di gedung lantai dua DPRD Kabupaten Blitar.

Tidak hanya atap yang berjatuhan, beberapa tembok juga retak akibat gempa ini.

“Biaya yang dikeluarkan dan kualitasnya jelas tidak sebanding, gedung dewan yang megah tapi materialnya diduga tidak standar,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD DPRD Kabupaten Blitar Sugianto menuturkan, akan berkomunikasi dengan komisi, pimpinan DPRD Blitar dan OPD terkait.

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, akan mempertanyakan gedung yang dibangun pada 2013 tersebut, sesuai dengan standar atau tidak.

“Ketika proyek diserahkan kepada Pemkab Blitar, apakah sudah di cek dan sesuai spesifikasi,” ucapnya.

Sugianto menilai, dampak bencana gempa bumi ini, kerusakan dialami 2 gedung fasum yang menjadi sorotan masyarakat. Yaitu kantor Bupati Blitar Kanigoro dan kantor DPRD Kabupaten Blitar Sawentar.

Kerusakan kedua gedung Pemkab Blitar ini hampir sama, yakni atap yang berjatuhan. Kedua bangunan ini dikerjakan oleh rekanan yang sama.

“Berarti patut dipertanyakan kualitas dan pemeriksaan saat proyek diserahkan,” ucapnya.

Sugianto mendukung, jika dilakukan audit investigasi oleh BPK.

“Kita mendukung adanya investasi, karena ada indikasi pelanggaran bangunan yang tidak sesuai dengan spek,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait