MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Permasalahan infrastruktur menjadi ulasan tersendiri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setempat.
Hal ini, dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, S.Sos, usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TPAD Tulungagung di ruang Aspirasi dewan setempat, Sabtu (24/04/2021).
“Kami memberikan ulasan tersendiri bukan terkait masalah besaran alokasi anggaran, tapi penekanan pada tingkat kualitas bangunan. Pertimbangannya karena jumlah atau kuantitas anggarannya tetap, tapi disitu silfanya besar,” katanya.
“Coba dilihat dari sisi kualitas bangunan yang kurang memadai dari tingkat yang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga pada musim seperti ini tidak hanya satu atau dua, bahkan hampir seluruhnya banyak yang rusak,” imbuh Marsono.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, di dalam menjalankan fungsi pengawasan pada permasalahan itu, selaku legislatif hanya merekomendasikan untuk pelelangan atau tender infrastruktur agar melakukan pendekatan secara profesional dan proporsional, dari sisi penawaran dari pihak ketiga yang dilibatkan.
Kendati demikian nanti untuk memantau kualitas pembangunan, di DPRD sudah ada tupoksinya yaitu Komisi D. Dan kewenangan penyelesaian urusan pembangunan juga diselesaikan pada tingkat komisi yang membidangi masalah pembangunan itu.
“Namun demikian, jika memang tidak bisa selesai, boleh saja nanti saya (Ketua DPRD red.) akan menyampaikan dan bicara kepada Bupati Tulungagung maupun TAPD sendiri,” sambung Marsono.
Lebih lanjut Marsono menjelaskan adapun terkait bidang pendidikan yang menjadi penekanan adalah pada bantuan pendidikan gratis dari Pemerintah daerah (Pemda). Karena kalau bantuan disama ratakan justru dianggap kurang adil, maka harus ada skala prioritasnya yakni pada masyarakat yang memerlukan.
“Begini, terkait bantuan pendidikan dari sisi lebih dari pos itu digunakan untuk melakukan pendekatan atau penanganan terhadap para tenaga honorer yang belum tercukupi kebutuhannya. Dan ini, penerapannya memang e-money untuk Tahun 2021,” pungkasnya.
Pantauan Mattanews.co bahwa rapat Banggar DRRD bersama TPAD Kabupaten Tulungagung membahas beberapa permasalahan diantaranya LKPJ, akumulasi dari hearing-hearing yang dilakukan DPRD untuk dijadikan kajian bersama, demikian dengan beberapa catatan-catatan DPRD (legislatif) yang disampaikan kepada TAPD (eksekutif) sebagai bahan evaluasi.
