MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Sumatera Selatan merumuskan rekomendasi strategis pengelolaan DAS Musi melalui lokakarya multipihak di Beston Hotel Palembang, Selasa, 27 Oktober 2026. Forum ini mempertemukan pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk membahas keberlanjutan pengelolaan lanskap di Sumatera Selatan.
Lokakarya yang berlangsung hingga Rabu, 28 Oktober 2026, itu sekaligus menjadi penutup masa bakti kepengurusan Forum DAS Sumsel periode 2021–2026. Agenda dilanjutkan dengan Musyawarah Daerah (Musda) untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus serta memilih ketua umum dan formatur kepengurusan periode 2026–2031.
Mengusung tema “Penguatan Peran Forum DAS dalam Tata Kelola Kolaboratif Daerah Aliran Sungai yang Berkelanjutan di Sumatera Selatan”, kegiatan ini diarahkan untuk menyelaraskan hasil penelitian, kebijakan pemerintah, dan kontribusi dunia usaha dalam pengelolaan DAS.
Ketua Umum Forum DAS Sumsel periode 2021–2026, Syafrul Yunardy, mengatakan lokakarya tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi kerja kolaboratif selama lima tahun sekaligus menyiapkan arah pengelolaan DAS pada periode berikutnya.
“Sesuai motto kami, ‘Mengalir memberi kontribusi dan inspirasi demi DAS Musi Lestari’, perjalanan lima tahun ini telah membuktikan bahwa Forum DAS hadir nyata di tingkat tapak hingga panggung kebijakan. Lokakarya ini kami rancang secara khusus untuk menyatukan perspektif sains, kebijakan publik, dan tanggung jawab dunia usaha, sebelum kami menyerahkan tongkat estafet kepengurusan pada Musda Forum DAS 2026,” ujar Syafrul.
Pada hari pertama, pembahasan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama mengulas pengelolaan lanskap, kebijakan, dan bukti ilmiah. Sesi kedua membahas praktik baik serta kontribusi sektor swasta dalam mendukung pengelolaan daerah aliran sungai.
Sejumlah lembaga dan asosiasi turut terlibat, antara lain World Agroforestry (ICRAF), Center for International Forestry Research (CIFOR), World Resources Institute (WRI), Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), serta PT Bukit Asam.
Hasil pembahasan akan dirangkum dalam dokumen rekomendasi strategis untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST).
Di penghujung masa kepengurusannya, Forum DAS Sumsel mencatat prestasi dengan meraih peringkat pertama nasional kategori Forum DAS dalam Penghargaan Wana Lestari 2026. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Kehutanan pada 13 Agustus 2026 di Jakarta.
Capaian itu didukung sejumlah program yang dijalankan selama periode 2021–2026. Salah satunya adalah pengembangan aplikasi SONGKET untuk mendukung deteksi dini kebakaran hutan dan lahan. Inovasi tersebut diluncurkan pada Mei 2021 dan dipaparkan dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP28 di Dubai pada Desember 2023.
Di tingkat tapak, Forum DAS Sumsel mencatat kegiatan penanaman sekitar 60 ribu bibit mangrove di Desa Sungsang IV, Kabupaten Banyuasin. Program lain menyasar pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan gambut Desa Lebuh Rarak, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Forum DAS Sumsel juga mendorong pendidikan lingkungan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal tentang DAS dan gambut bagi siswa sekolah dasar di Banyuasin dan OKI. Selain itu, organisasi ini membentuk relawan pemuda melalui Laskar Muda Forum DAS Sumsel serta mendampingi penyusunan rancangan peraturan desa mengenai perlindungan mangrove.
Meski demikian, keberlanjutan program tersebut akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, dukungan anggaran, serta keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan setelah pergantian kepengurusan.
Musda pada hari kedua dijadwalkan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021–2026, dilanjutkan dengan pemilihan dan penetapan ketua umum serta formatur kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031.
“Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatera Selatan membutuhkan perpaduan riset ilmiah, kebijakan pemerintah yang kuat, serta komitmen investasi hijau dari dunia usaha. Suksesi kepengurusan pada Musda 2026 ini memastikan keberlanjutan aksi nyata yang telah terbangun,” pungkasnya.
