MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Tim penulis buku praktik baik penanggulangan bencana di Aceh bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh Tamiang menggelar diskusi untuk mengevaluasi pengalaman penanganan bencana, sekaligus merumuskan rekomendasi bagi upaya mitigasi dan pemulihan pada masa mendatang.
Diskusi tersebut berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tamiang, Kamis (22/10/2026). Pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai praktik penanggulangan bencana, termasuk peran pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat kampung.
Anggota tim penulis, Prof. Dr. Sulaiman Tripa, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut penting untuk mendokumentasikan sekaligus menyebarluaskan pengetahuan mengenai penanganan bencana berbasis komunitas. Dalam kegiatan itu, ia didampingi Dr. Mukhlisuddin.
Menurut Sulaiman, pengalaman penanganan bencana perlu menjadi bahan pembelajaran bersama agar langkah-langkah yang telah dilakukan dapat dievaluasi dan diperkuat untuk menghadapi potensi bencana berikutnya.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan FPRB Aceh Tamiang. Ketua FPRB Aceh Tamiang, Erwan, menyebut diskusi itu strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat serta mendorong perbaikan sistem penanggulangan bencana di daerah.
Kepemimpinan di Tingkat Kampung Jadi Catatan
Dalam diskusi yang berlangsung hangat, peserta menyoroti salah satu pengalaman penting selama bencana melanda Aceh Tamiang, yakni keberadaan pimpinan daerah hingga datok penghulu yang tetap berada di kampung dan bersama masyarakat menangani berbagai kebutuhan mendesak.
Kehadiran para pemimpin di tengah masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam proses penanganan darurat, terutama untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan warga dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan.
Meski demikian, peserta menilai pengalaman tersebut perlu diikuti dengan penguatan sistem dan koordinasi agar penanganan bencana pada masa mendatang dapat berjalan lebih terencana, cepat, dan tepat sasaran.
Salah satu rekomendasi yang mengemuka ialah perbaikan koordinasi dan validasi data penyintas bencana. Data yang akurat dinilai penting untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan serta memenuhi hak-haknya sesuai ketentuan.
Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Upaya pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan tempat tinggal, tetapi juga perlu menyentuh keberlangsungan mata pencaharian warga yang terdampak bencana.
Mitigasi, Peringatan Dini, dan Jalur Evakuasi
Peserta diskusi juga menekankan pentingnya penataan kawasan hulu dan kepatuhan terhadap tata ruang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana. Pengelolaan wilayah perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.
Penguatan sistem peringatan dini dan komunikasi kebencanaan turut menjadi rekomendasi utama. Informasi mengenai potensi bahaya harus dapat disampaikan secara cepat, jelas, dan menjangkau masyarakat, terutama warga yang tinggal di kawasan hulu dan daerah rawan bencana.
Aspek distribusi logistik juga menjadi perhatian. Mekanisme penyaluran bantuan perlu dipersiapkan agar kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap dapat terpenuhi ketika akses transportasi terganggu akibat bencana.
Di samping kebutuhan fisik, peserta mengingatkan pentingnya penanganan psikososial bagi penyintas. Dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi sosial serta kesejahteraan psikologis masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga didorong menyiapkan jalur evakuasi yang lebih mudah diakses, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di wilayah hulu. Perencanaan jalur evakuasi perlu mempertimbangkan kondisi geografis, akses transportasi, serta kebutuhan kelompok rentan.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya menjadikan pengalaman bencana sebagai dasar perbaikan kebijakan dan kesiapsiagaan daerah. Dokumentasi praktik baik diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pengalaman, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat mitigasi, respons darurat, dan pemulihan masyarakat.
Dengan demikian, jika bencana kembali terjadi, penanganannya diharapkan tidak sekadar mengulang pola sebelumnya, melainkan semakin terkoordinasi, adaptif, dan berorientasi pada keselamatan serta pemenuhan hak masyarakat terdampak.
