Forwaka Babel Nilai PPK Proyek IBS RSUD Berlebihan

  • Whatsapp

Reporter : Nopri

BANGKA, Mattanews.co – Sikap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD Depati Bahrin Sungailiat mendapat sorotan. Pasalnya Sanusi PPK proyek senilai Rp 14.7 miliyar yang merupakan dana DAK 2020 tersebut meminta Wartawan menyurati pihak rumah sakit untuk meminta komentarnya terkait proyek tersebut.

Bacaan Lainnya

Sikap Sanusi yang sontak dinilai berlebihan oleh Ketua Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Babel bahkan Sanusi dinilai melebihi Bupati bahkan Gubernur sekalipun.

Ketua Forwaka Babel Rudi menyayangkan masih ada pejabat yang terkesan sulit mempersulit informasi. Menurut Rudi, sikap Sanusi tersebut bisa menjadi blunder, di tengah kesimpang siuran informasi terkait pekerjaan proyek RSUD tersebut.

Diakui Rudi, ada informasi yang untuk mendapatkannyaharus melalui surat permohonan. Namun ada informasi yang tidak harus menggunakan permohonan.

“Konfirmasi Gubernur, Walikota, Bupati, Kapolda dan pejabat negara lainnya saja, tidak seribet itu. Kita konfirmasi, via aplikasi Whatsapp saja itu diterima, dibalas, atau di telpon, mereka angkat dan jawab, terlepas apa pun itu jawabannya, tapi tidak pernah mereka minta pakai surat. Kalau perlu jawab saja, no koment. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Karena itu hak narasumber. Tapi kalau tiba-tiba meminta supaya kirim surat permohonan, nanti dijawab ini berlebihan. Ini blunder yag bisa menguatkan opini bahwa ada sesuatu dibalik proyek gedung IBS RSUD yang terancam tak kelar tepat waktu tersebut. Ini harus jadi perhatian di era ketebukaan informasi seperti saat ini,” ujar Rudi saat dimintai komentar oleh wartawan Rabu (2/12/20) petang.

Rudi mendevinisikan bahwa ada data atau informasi yang untuk mendapatkannya harus melalui surat permohonan, namunada informasi yang bisa serta merta didapat. Menurut Rudi dalam jurnalisme dikenal berbagai cara untuk mendapatkan informasi, salah satunya adalah melalui sambungan telepon atau pesan elektronik sebagai imbas perkembangan teknologi informasi.

“Kalau pak Sanusi itu pejabat BPK, terus ada wartawan yang meminta data hasil audit internal Pemkab Bangka, atau lembaga pemerintah misalnya, itu harus melalui surat permohonan, karena itu data terbatas dan itu detail, item per item. Tapi kalau cuma minta komentar jika terkait pelaksanaan proyek, perkembangannya, termasuk kemungkinan tidak selesai tepat waktu, saya kira berlebihan sekali kalau harus meminta wartawan mengirim surat permohonan. Wartawan itu selain mencari informasi yang akurat, juga mencari informasi yang cepat. Oleh karena itu ada pola-pola yang disesuaikan, misalnya door stop, pesan elektronik, pesan seluler dan semacamnya. Bayangkan jika semua orang bergaya seperti pak Sanusi, betapa repotnya wartawan mendapatkan informasi karena semua harus pakai surat,” timpal Ketua SIWO PWI Babel ini.

Sementara itu, Sanusi selaku PPK Proyek IBS Rumah Sakit Depati Bahrin mengungkapkan jika Wartawan yang ingin melakukan konfirmasi diminta untuk membuat pertanyaan secara tertulis dan akan dijawab pula secara tertulis.

“Kami tadi pagi sudah rapat dgn OPD-OPD terkait. Jadi kalau para wartawan memerlukan informasi terkait hal itu silahkan sampaikan secara tertulis dan kami akan jawabkan secara tertulis pula,” songkat Sanusi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (2/11).

Editor : Chitet

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait