MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dengan luas lahan gambut mencapai lebih dari 1,2 juta hektare dan kawasan hidrologis gambut (KHG) sekitar 2,09 juta hektare, upaya pencegahan dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru mendorong penguatan kembali kelembagaan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan pengelolaan gambut berjalan lebih optimal sekaligus mencegah terulangnya karhutla pada masa mendatang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui inisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BPGMN di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala BPGMN Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., beserta jajaran dan sejumlah perwakilan pemerintah daerah.
Herman Deru mengatakan, persoalan karhutla tidak boleh hanya ditangani ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu mengurai penyebabnya sejak awal, termasuk persoalan pengelolaan lahan, kondisi ekosistem gambut, hingga kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan.
“Kita ingin lebih serius dalam menyikapi masalah karhutla. Karena itu, kita menginisiasi Rakornas ini agar bersama-sama dengan Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dapat mengaktifkan organisasi ini terlebih dahulu,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, penguatan kelembagaan menjadi penting karena penanganan gambut membutuhkan organisasi yang aktif, dukungan anggaran, serta koordinasi yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, Sumsel sebelumnya telah memiliki Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGD). Namun, pelaksanaan sejumlah program sempat terkendala akibat tidak aktifnya lembaga induk yang menaungi kegiatan tersebut.
“Timnya sebenarnya sudah ada dan selama ini kita pertahankan. Tetapi, ketika lembaga induknya tidak aktif, tentu kegiatan dan dukungan pendanaannya juga mengalami kendala,” jelasnya.
Melalui kehadiran BPGMN, Herman Deru berharap program pengelolaan dan perlindungan gambut dapat kembali berjalan maksimal.
“Kita berharap kelembagaan ini bisa semakin aktif, sehingga program-program pengelolaan gambut di daerah juga memiliki dukungan yang jelas. Targetnya, pada awal tahun mendatang organisasi ini sudah semakin bergerak,” katanya.
Herman Deru mengungkapkan, luas lahan gambut di Sumsel mencapai lebih dari 1,2 juta hektare. Sementara itu, total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) tercatat sekitar 2,09 juta hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten.
Daerah tersebut meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara (Muratara). Kabupaten OKI menjadi wilayah dengan kawasan gambut terluas, yakni lebih dari 600 ribu hektare.
“Kalau melihat luasan gambut yang kita miliki, tentu Sumsel memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap karhutla. Apalagi sebagian besar kejadian kebakaran selama ini juga berkaitan dengan kawasan gambut,” ungkapnya.
Ia menyebut, pengalaman menghadapi karhutla tahun ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Selama kurang lebih tiga bulan, masyarakat Sumsel harus menghadapi dampak kabut asap yang mengganggu aktivitas dan kesehatan.
“Jangan sampai persoalan yang sama kembali kita hadapi. Kita tidak ingin masyarakat terus berada dalam situasi dilematis akibat kebakaran dan kabut asap,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta penanganan karhutla dilakukan dengan mengidentifikasi akar persoalan, baik yang bersumber dari aktivitas masyarakat maupun tindakan pihak-pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar.
“Bagaimana cara kita menangani gambut ini agar dapat mencegah kebakaran hutan? Kita harus mengurai dulu persoalannya. Apakah berasal dari kebiasaan masyarakat, kerusakan yang sudah terjadi, atau memang ada pelanggaran dalam pembukaan lahan dengan cara membakar,” katanya.
Selain persoalan kelembagaan dan pengawasan, Herman Deru juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi ekosistem gambut agar tidak mengalami kekeringan.
Menurutnya, salah satu langkah pencegahan yang perlu diperhatikan adalah menjaga ketinggian muka air gambut agar tidak berada di bawah 0,4 meter serta memastikan air tetap tertahan melalui penerapan sekat kanal.
“Jangan sampai gambut ini mengering. Ketinggian muka airnya harus dijaga, termasuk dengan memastikan sekat kanal berfungsi sehingga air tetap tertahan dan kelembapan gambut bisa dipertahankan,” jelasnya.
Ia menilai, langkah tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena gambut yang mengering lebih rentan terbakar dan berpotensi menyulitkan proses pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Pemerintah Provinsi Sumsel, lanjutnya, akan terus mempertahankan berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan, termasuk menjaga keberadaan personel yang terlibat dalam pengelolaan dan penanganan kawasan gambut.
“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah pusat, kabupaten, dan kota harus memiliki komitmen yang sama, terutama daerah-daerah yang mempunyai kawasan gambut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPGMN Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., menyambut baik inisiatif Gubernur Herman Deru dalam menggelar Rakornas di Sumsel.
Ia mengungkapkan, kegiatan tersebut menjadi Rakornas pertama yang diikutinya di luar kantor sejak dilantik pada 15 Oktober 2026.
“Ini merupakan Rakornas pertama yang saya ikuti di luar kantor sejak dilantik. Kami mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumatera Selatan yang telah mengundang kami untuk membahas persoalan gambut dan penanganan karhutla,” ujarnya.
Menurut Satyawan, Rakornas tersebut memiliki nilai strategis karena kejadian karhutla pada tahun ini memberikan banyak pelajaran yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk menghadapi musim kemarau berikutnya.
“Yang paling penting adalah koordinasi, saling belajar, bertukar pengalaman, dan menyatukan pandangan mengenai bagaimana penanganan karhutla ke depan,” katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah wilayah seperti Kalimantan dan Sumsel memiliki intensitas karhutla yang cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian serius dan langkah antisipasi yang lebih terencana.
“Kita tidak ingin kejadian seperti tahun ini kembali terulang. Karena itu, perlu ada langkah-langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat agar pencegahan bisa dilakukan sejak dini,” tambahnya.
Satyawan berharap hasil Rakornas dapat menjadi dasar dalam memperkuat kebijakan dan pelaksanaan tugas BPGMN, terutama dalam pengelolaan gambut dan mangrove di daerah rawan kebakaran.
“Rakornas ini untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” tegasnya.
Selama dua hari pelaksanaan, Rakornas tidak hanya diisi dengan diskusi dan pemaparan materi, tetapi juga dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat langsung kondisi kawasan gambut sekaligus membahas langkah penanganan yang lebih konkret sesuai kondisi di lapangan.
Herman Deru berharap pertemuan tersebut menghasilkan rumusan yang dapat segera ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi agenda koordinasi.
“Harapan kita, selama dua hari ini kita bisa membahas persoalan tersebut, melihat contoh langsung, dan mendiskusikan langkah-langkah yang harus dilakukan. Besok juga akan ada kunjungan langsung ke OKI sehingga upaya penanganan gambut ini bisa kita bahas lebih lanjut,” tutupnya.
Rakornas tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BPGMN Mayor Jenderal TNI Sriyanto, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI yang diwakili Plh. Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Adhi Indra Hermanu, perwakilan Provinsi Riau, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana, serta sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel.
