Adsafelink | Shorten your link and earn money

Reporter: Anang

PALEMBANG, Mattanews.coGerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Energi (Gemmpi) memastikan bakal terus mengawal kedaulatan energi di Tanah Air. Hal itu diungkapkan Donni Meilano, Ketua Presidium Gemmpi disela Talkshow Kedaulatan Energi bertema “Pertamina Babak Belur?, Kedaulatan Energi Terancam?” di Alts Hotel, Jumat malam (18/9).

Ia menjelaskan, tidak sulit untuk mengukur kedaulatan energi Indonesia, khususnya di sektor Migas. Salah satu parameter diukur dari seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen migas nasional memproduksi minyak mentah.

Apalagi, sudah lebih dari 15 tahun Indonesia tercatat sebagai net oil importer. Di sektor Hulu 67% lahan minyak di kuasai Asing, 21% kerja sama dengan perusahaan asing dan sisanya barulah untuk Pertamina.

“Pertamina merupakan salah satu perusahaan negara (BUMN) dibidang energi yang menguasai sektor penting/vital di Indonesia. Karena itu pengambilan keputusan pemerintah harus tepat

sehingga keputusan yang diambil dapat sama-sama menguntungkan masyarakat dan perusahaan PT Pertamina (Persero) sendiri,” jelasnya.

Namun, melalui UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, peran Pertamina hanya sebatas Operator sedangkan Regulator ditunjuk SKK Migas (BP Migas saat ini) untuk mengatur binis hulu migas dan BPH Migas untuk mengatur bisnis hilir migas. Sehingga kebijakan penentuan harga BBM tidak lagi berada di Pertamina.

Pertamina juga menjadi seperti dianak tirikan dalam penguasaan blok-blok migas yang sudah berakhir masa kontraknya. Menurutnya, pengkerdilan Pertamina terus berlanjut, Hasil RUPS PT Pertamina tanggal 12 Juni 2020, Kementerian BUMN telah mengeluarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN No.SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Direktorat Operasional (Inti Bisnis) yang sebelumnya ada di Pertamina (Persero) masuk ke dalam beberapa Subholding.

Peran PT Pertamina (Persero) saat ini hanya sebagai strategic holding. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan dalam 2 tahun kedepan terdapat 1-2 Subholding Pertamina yang sudah go public ata IPO (Initial Public Offering).

“Penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina  berdampak pada subsidi BBM akan hilang, karena aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif. Kedaulatan energi perlahan akan berkurang, karena masuknya investasi asing dan kepemilikan saham public,” jelasnya.

Diakuinya, keuntungan Pertamina terbang kepada pihak asing, bukan kembali kepada rakyat Indonesia. Hasilnya, ketimpangan ekonomi semakin lebar, hilangnya kebijakan BBM satu harga terutama pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan & Terluar) menyebabkan daya beli menurun, kemiskinan meningkat.

“Karena penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina  memiliki dampak luas dan masalah energi adalah masalah kedaulatan bangsa. Kita ingin bersama-sama merapatkan barisan menentang kebijakan penguasa terkait Holding-Subholding Pertamina dan IPO anak usaha Pertamina. Kita tidak akan biarkan begitu saja kekayaan alam bangsa ini lepas dari Ibu Pertiwi, karena ini adalah amanat UUD 1945 Pasal 33,” jelasnya.

Ia mengatakan peran serta seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan yang sudah di depan mata. Dengan adanya penerapan holding-subholding dan IPO Pertamina, kata dia, Gemmpi menyatakan sikap meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan segala bentuk upaya Privatisasi Pertamina.

Meminta Kementerian BUMN Mencabut Keputusan Menteri BUMN No.SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020. Meminta Pemerintah dan DPR melakukan Amandemen UU No. 22 tahun 2001 yang pro Asing, dan memprioritaskan Pertamina untuk mengelola sumber daya migas. Pemerintah agar patuh dan taat menjalankan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 33 demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita akan kawal pernyataan sikap sampai pemerintah mendengar. Kita tidak sendirian karena ribuan bahkan jutaan mahasiswa ada di belakang kita. Bagi mahasiswa kedaulatan negara adalah harga mati,” tegasnya.

Sementara itu anggota DPRD Sumsel, Mgs H Saiful Padli ST MM menambahkan, sebagai parlemen akan besinergi dengan pusat untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Aksi yang dilakukan Gemmpi merupakan tindakan nyata dari sebuah gerakan yang ingin mengawal kepentingan masyarakat.

“Gerakan masyarakat yang ada di daerah harus kita suarakan di pusat agar didengar,” pungkasnya.

Editor: Chitet

Print Friendly, PDF & Email
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here