Sekwan dan Humas Bungkam!
MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Rakyat Muda Menggugat (DPW GERAMM) Sumatera Selatan akan menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumatera Selatan Selasa (28/04/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan keras terkait dugaan ketidaktransparanan anggaran renovasi gedung dan pengadaan fasilitas.
Dalam rilisnya, Koordinator aksi, Bung R, menegaskan pentingnya keterbukaan anggaran kepada publik.
“Kami bukan membuat keributan, tapi untuk menuntut hak rakyat Sumatera Selatan. Kami ingin transparansi!. Kami ingin Sekretariat DPRD membuka RAB secara detail, per item, bukan angka gelondongan yang menyembunyikan banyak hal,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan atau potensi adanya mark-up harga dalam pengadaan barang tersebut.
“Rakyat berhak tahu, berapa harga kursi yang kalian beli, berapa harga meja, sampai wallpaper pun harus dibuka. Kalau ada satu saja item yang harganya di atas standar pasar, kami menuntut kontrak itu dibatalkan hari ini juga!,” serunya.
Tak Percaya Audit Internal
GERAMM secara tegas menyatakan ketidakpercayaan terhadap mekanisme audit internal. Mereka meminta BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan turun tangan melakukan audit investigatif.
“Kami tidak percaya audit internal! Kami ingin audit investigatif dari BPK. Bongkar semuanya, buka seterang-terangnya kepada rakyat!,” ujar Bung R.
Ia menambahkan, jika ditemukan indikasi praktik korupsi, pihak penegak hukum harus segera bertindak.
“Kalau ada indikasi KKN, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera memanggil Ketua DPRD dan Sekwan. Jangan ada yang kebal hukum di negeri ini!,” katanya.
GERAMM juga menuntut penghentian total seluruh proyek yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Hentikan semua proyek renovasi gedung, pengadaan kendaraan, bahkan renovasi ruang fraksi yang nilainya sampai miliaran rupiah. Ini bukan kebutuhan mendesak rakyat!” ucapnya.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak.
“Alihkan anggaran itu untuk jalan rusak di pelosok Sumsel. Rakyat di desa butuh akses, bukan kemewahan di gedung dewan!” lanjut Bung R.
Dalam orasinya, ia juga menantang para anggota dewan untuk menunjukkan komitmen moral kepada masyarakat.
“Kami menuntut setiap ketua fraksi menandatangani fakta integritas di hadapan rakyat. Nyatakan menolak fasilitas mewah dan siap mengembalikan anggaran jika itu tidak patut!,” tegasnya.
Ia bahkan menyampaikan peringatan keras bagi pihak yang menolak tuntutan tersebut.
“Siapa yang tidak mau tanda tangan, kami anggap dia bukan wakil rakyat. Dia musuh rakyat yang sesungguhnya!,” ucap dia.
Sebagai penutup, GERAMM menantang DPRD untuk membuktikan bahwa proyek renovasi tersebut benar-benar berdampak pada kinerja.
“Kami tantang DPRD Sumsel untuk uji publik. Buktikan, apakah dengan ruangan mewah kinerja kalian meningkat? Kalau tidak ada jaminan, maka ini jelas ini adalah pencurian uang rakyat yang dilegalkan!,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumsel, Aprizal saat di konfirmasi melalui WhatsApp, tidak merespon sama sekali.
Hal serupa juga dilakukan oleh Kabag Humas DPRD Sumsel, Hadiyanto. Saat ditanyakan konfirmasi terkait hal tersebut sama sekali tak mambalas chat WhatsApp. Padahal sejatinya, kedua jabatan itu merupakan orang-orang yang cukup kompeten memberikan stetmen jika pihak media mempertanyakan suatu hal.(*)
