Gugatan PMH Ditolak, PH Ajukan Upaya Hukum Banding

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Koperasi dibawah naungan BUMN, Permodalan Nasional Madani (PNM) terhadap seorang ibu yang bernama Sefta Handayani (39), bergulir di Pengadilan Negeri Palembang dengan agenda Putusan, Senin (9/1/2023).

Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Tunggal Agus Arianto SH MH dihadiri tim penasehat hukum penggugat Daftar Handayani yaitu Bintang SH MH dan Rian SH MH dari kantor hukum ASA Law.

Perkara ini sendiri bermula dari penggugat mengajukan pinjaman modal untuk usaha Alat Tulis Kantor (ATK) kepada Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 65 juta dengan jaminan surat rumah yang berada di wilayah Gandus Kota Palembang, namun dalam perjalanannya usaha yang di bangun oleh penggugat mengalami kegagalan (Kolep) untuk pembayaran sendiri klien kami sudah melakukan pembayaran dengan sistem mengangsur selama 21 kali dengan angsuran Rp 2 juta 897 ribu dari perjanjian awal angsuran pembayaran selama 35 kali.

Saat diwawancarai tim penasehat hukum penggugat yaitu Bintang SH MH dan Rian SH MH mengatakan, dalam agenda sidang yang digelar di PN Palembang atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PNM terhadap klien kami, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan oleh klien kami.

“Atas putusan yang dijatuhkan oleh PN Palembang yang menolak gugatan PMH terhadap penggugat, kami akan mengajukan upaya banding, karena kami tidak jelas saat majelis hakim Agus Arianto SH MH membacakan putusan karena sangat pelan dan tidak terdengar jelas menurut kami,” ungkap Bintang.

Menurut Bintang perkara ini adalah perkara hutang piutang, ditengah perjalanan klien kami tidak mampu membayar atas pinjaman modal usaha sebesar Rp 65 juta kepada PNM dikarenakan usaha yang dibangun oleh klien kami mengalami Kolep (Bangkrut) sedangkan pihak PNM tidak memberikan keringanan angsuran kepada klien kami.

“Klien kami mendapatkan intervensi dari pihak PNM seperti mendatangi rumah klien kami orang 10-12 saksinya ada, menempelkan stiker di rumah klien kami yang bertuliskan Tanah dan Bangunan ini Anggunan Nasabah Menunggak (Kredit Macet) akan dilelang melakui KPKNL, saat mendatangi dan menempelkan stiker tersebut pihak PNM tanpa izin RT setempat, menurut kami angsuran yang dilakukan oleh klien kami sudah melebihi pokok pinjaman,” paparnya.

Atas putusan PN Palembang yang menolak gugatan klien kami terhadap PNM, kami akan mengajukan upaya hukum banding.

Bacaan Lainnya
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait