MATTANEWS.CO, OKI – Keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pengawasan daerah. Namun sayangnya, Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir menunjukkan kecenderungan untuk menutup akses terhadap hasil kinerja serta sejumlah hasil data audit yang seharusnya informasi tersebut wajib menjadi konsumsi publik.
Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) hingga kini belum memberikan akses informasi terkait audit internal, termasuk rincian anggaran dan rekomendasi hasil evaluasi kinerja sejumlah instansi, dan desa. Padahal, informasi tersebut telah diajukan secara formal sebagai bahan kajian jurnalistik dalam rangkaian serial Investigasi “Rutin Audit, Apa Kerja Inspektorat OKI?”.
Upaya klarifikasi dan permintaan data disampaikan dalam beberapa bentuk melalui permohonan wawancara hingga permintaan tertulis. Namun respons yang diperoleh justru menunjukkan pola komunikasi yang tertutup. Tidak ada pernyataan resmi, bahkan tidak ada konfirmasi sama sekali.
Inspektur OKI, Syaparudin, juga tidak memberikan penjelasan saat dikonfirmasi. Meski berulang kali mencoba menghubungi melalui saluran resmi dan tidak resmi, namun tidak mendapatkan tanggapan yang substantif.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa yang tengah disembunyikan lembaga pengawas daerah ini ? Lalu, dengan anggaran belasan milliaran rupiah setahun bersumber dari pajak rakyat, lalu pertanggungjawaban kinerja seperti apa yang dapat disajikan kepada masyarakat?.
Ketua Lembaga Investigasi Negara Kabupaten Ogan Komering Ilir Hamadi mempertanyakan komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, Inspektorat OKI seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan justru menampilkan wajah yang enggan terbuka.
“Sikap tertutup Inspektorat ini sendiri sebagai preseden buruk dalam praktik pemerintahan yang bersih dan transparan. Anehnya, Instansi ini menggunakan uang rakyat tetapi menutup diri ketika dituntut untuk terbuka kepada masyarakat hasil kerja mereka seperti apa,” ujarnya Jumat, (22/8).
Diteruskan Hamadi, Keterbukaan hasil audit seharusnya menjadi instrumen demokrasi yang memungkinkan publik ikut mengawasi kinerja pemerintah. Ia mengatakan Inspektorat tidak bisa hanya menjalankan audit secara administratif. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan ruang partisipasi publik. Sudah selayaknya Bupati Muchendi melakukan evaluasi terkait kinerja Inspektur Syaparudin,
“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi indikator keberanian sebuah institusi untuk diuji. Dan hingga kini, Inspektorat OKI belum menunjukkan itu,” tandasnya.
