MATTANEWS.CO, PEMALANG – Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2026 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang berada di posisi paling bawah di Jawa Tengah.
Dengan nilai 69,47 dan menempati peringkat ke-35, kondisi ini menjadi alarm serius bagi arah pembangunan daerah.
IPM sendiri merupakan indikator penting yang mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Rendahnya capaian ini menandakan masih adanya persoalan mendasar yang belum tertangani secara optimal.
Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab utama rendahnya IPM di Pemalang, antara lain:
Akses dan kualitas pendidikan yang belum optimal, ditandai dengan rata-rata lama sekolah yang masih rendah serta potensi angka putus sekolah di beberapa wilayah.
Layanan kesehatan yang belum merata, termasuk masih adanya kasus stunting, keterbatasan fasilitas, dan tenaga kesehatan.
Rendahnya pendapatan masyarakat, yang berdampak pada daya beli serta kualitas hidup secara keseluruhan.
Ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Capaian IPM yang rendah tidak dapat diabaikan sebagai indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun, menilai kepemimpinan Bupati Pemalang semata dari satu indikator juga perlu dilakukan secara proporsional. Banyak faktor yang memengaruhi IPM, termasuk kondisi struktural, keterbatasan anggaran, hingga tantangan eksternal.
Meski demikian, rendahnya IPM tetap menjadi sinyal kuat bahwa program pembangunan yang berjalan perlu dievaluasi dan diperkuat. Kepemimpinan daerah dituntut mampu menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk memperbaiki capaian IPM, sejumlah langkah konkret dinilai mendesak untuk dilakukan:
Percepatan peningkatan kualitas pendidikan, melalui pemerataan akses sekolah, beasiswa, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Penguatan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penanganan stunting, peningkatan fasilitas, dan distribusi tenaga medis.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan mendorong UMKM, membuka lapangan kerja, serta menarik investasi daerah.
Pemerataan pembangunan infrastruktur, guna membuka akses wilayah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Inovasi program berbasis kebutuhan lokal, agar kebijakan lebih efektif dan tepat sasaran.
Rendahnya IPM membawa konsekuensi yang luas, di antaranya:
Menurunnya daya saing daerah
Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
Rendahnya kualitas sumber daya manusia
Berkurangnya minat investor
Meningkatnya kesenjangan sosial
Kondisi ini memunculkan harapan besar dari masyarakat Pemalang terhadap pemerintah daerah untuk segera menghadirkan gebrakan nyata. Program yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi tuntutan yang semakin kuat.
Momentum ini dapat menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Dengan langkah yang terarah, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen kuat dari pimpinan daerah, peningkatan IPM bukan hal yang mustahil untuk dicapai dalam waktu mendatang.
