MATTANEWS.CO, JAMBI – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengikuti secara daring kegiatan “Pasti Ada Solusi” Episode 7 bersama Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Zoom Meeting, Jumat (17/7/2026).
Kegiatan yang dipimpin Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tersebut turut dihadiri secara langsung di Graha Pengayoman oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Hendro Pandowo. Forum ini menjadi wadah penyampaian sekaligus penyelesaian pengaduan masyarakat sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius, diberikan respons yang cepat, serta diselesaikan hingga masyarakat memperoleh kepastian atas hak-haknya.
Menurut Supratman, seluruh jajaran Kementerian Hukum dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, transparan, dan solutif sebagai wujud birokrasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada sesi pengaduan, forum membahas sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, di antaranya terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan notaris yang masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, serta mekanisme perpindahan notaris.
Menanggapi hal tersebut, dijelaskan bahwa proses perbaikan data saat ini sedang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, layanan perpindahan notaris dapat diproses melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi.
Keikutsertaan Kakanwil Kementerian Hukum Jambi dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat pelayanan hukum yang cepat, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan masyarakat.
Melalui kegiatan “Pasti Ada Solusi”, Kementerian Hukum berharap setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani secara optimal dengan mengedepankan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Hukum terus meningkat.
