MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Dari seluas 1,2 juta hektare lahan gambut di Sumatra Selatan tercatat sekitar 40 persen mengalami degradasi. Tim Ahli Restorasi Gambut Sumatra Selatan (Sumsel), Syafrul Yunardi mengatakan lahan gambut di Sumsel bentuknya berupa hutan rawa gambut.
“Di atasnya hutan, di bawahnya gambut tetapi pada kenyataannya hutan itu ditebang dan dibuka untuk kegiatan perkebunan dan pertanian,” katanya, Selasa (29/8/2022).
Pembukaan hutan gambut itu, kata Syafrul, seiring tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang berakibat pada keterbatasan lahan produksi. “Padahal dulu lahan gambut itu tidak dilirik, karena ini lahan marjinal alias kurang subur namun karena permintaan lahan tinggi, masuklah perkebunan,” katanya.
Aktivitas produksi di lahan gambut itu pula yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lantaran adanya kanalisasi yang dibuat perusahaan konsesi. “Mestinya hutan rawa gambut hampir sepanang tahun tergenang, kalau hutan rawa gambut itu baik tidak akan pernah terbakar. Makanya perlu ada sekat kanal agar gambut tak kering,” katanya.
Syafrul mengatakan berbagai pihak telah berupaya untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut. Bahkan, kata dia, Sumsel juga dapat dukungan dari banyak negara untuk membuat lahan gambut lestari. “Salah satunya Kanada lewat proyek Land4Lives yang lokusnya ada di kabupaten dengan lahan gambut cukup luas di Sumsel,” katanya.
Kepala Kerjasama Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Kevin Tokar, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menggelontorkan dana Rp190 miliar untuk pengelolaan lahan yang lebih baik di tiga provinsi di Tanah Air, termasuk Sumsel. “Sumsel merupakan daerah kedua terbesar untuk ekosistem gambut di Indonesia, sehingga kami menilai perlu mendukung pengelolaan gambut yang lebih baik,” katanya.
Di Sumsel, pelaksanaan program Kanada bermitra dengan World Agroforestry (ICRAF) Indonesia. Menurut Kevin, Indonesia tidak bisa memenuhi komitmennya dalam mengurangi dampak perubahan iklim, kecuali dapat mengelola gambut secara berkelanjutan. “Akan tetapi tujuan kami tak hanya untuk perubahan iklim, melainkan juga membantu petani agar dapat menerapkan tata kelola pertanian yang lebih baik,” katanya.
Bahkan, kata dia, Kanada juga mendukung penyusunan dokumen RPPEG untuk pengelolaan gambut berkelanjutan. Seperti diketahui, selama satu tahun, Tim POKJA Penyusunan RPPEG yang terdiri dari para pihak telah bekerja keras menyusun Dokumen RPPEG Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan setidaknya telah menyelesaikan 12 tahapan proses penyusunan RPPEG dan menuju beberapa tahapan di babak akhir, dimana kegiatan Konsultasi Pertama Progres Penyusunan Dokumen RPPEG Sumsel dengan Tim Direktorat PKEG, Ditjen. PPKL – KLHK telah dilaksanakan pada akhir Juni 2022, dan kegiatan Penajaman Isu Strategis telah dilaksanakan pada 20-21 Juli 2022.
Selanjutnya setelah konsultasi publik ini, dokumen RPPEG akan diperbaiki kembali dan akan dikirim ke KLHK untuk direview. Hasil dari RPPEG Sumsel nantinya diharapkan dapat bersinergi dengan program-program pengelolaan lahan gambut yang lain yang sudah dijalankan oleh pemerintah dan mitra pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun berbagai program nasional, serta terintegrasi dengan Arah Kebijakan dari RPJMD Perubahan Sumatera Selatan (2019-2023).
Kegiatan Penyusunan RPPEG Sumatera Selatan didukung penuh oleh ICRAF Indonesia, bekerjasama dengan Forum DAS Sumsel, sebagai bagian dari upaya #PahlawanGambut di Sumatera Selatan. #PahlawanGambut adalah sebuah gerakan untuk menghimpun pengetahuan, pembelajaran, pemahaman serta berbagai ide terkait pengelolaan gambut berkelanjutan oleh para penggiat, peneliti, pelaku usaha, petani dan generasi muda di Sumatera Selatan.
