MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memperkuat pengawasan terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Bidang Kekayaan Intelektual (KI) melalui Rapat Evaluasi Target Kinerja (Tarja) B09 dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Senin (24/8/2026), tersebut dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Diana Yuli Astuti.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pencapaian Tarja B09 Tahun 2026 sekaligus mengukur progres pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Bidang KI hingga Agustus 2026.
Dalam pembahasan Tarja B09, sejumlah aspek layanan dan fasilitasi Kekayaan Intelektual di Provinsi Jambi menjadi perhatian. Salah satunya optimalisasi pemanfaatan KI untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah.
Rapat juga mengevaluasi penanganan pengaduan dan permasalahan KI, koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan pelanggaran KI, serta pelaksanaan sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan langkah pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual.
Selain capaian layanan, evaluasi turut membahas perkembangan maturitas pengelolaan KI di wilayah. Pembahasan mencakup pemenuhan data dukung, pelaksanaan survei atau penilaian maturitas, penguatan kelembagaan dan ekosistem KI, hingga pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pemenuhan target penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan perguruan tinggi sesuai kelas, target, dan indikator yang telah ditetapkan.
Sejumlah agenda strategis Bidang KI juga menjadi bagian dari evaluasi, mulai dari penguatan ekosistem KI daerah, pengembangan potensi Indikasi Geografis (IG), peningkatan pelindungan merek dan hak cipta, fasilitasi KI bagi pelaku UMKM, hingga penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dari sisi anggaran, rapat mengevaluasi realisasi Anggaran Bidang Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2026 hingga Agustus. Evaluasi dilakukan dengan mencermati kesesuaian antara realisasi anggaran, progres fisik kegiatan, capaian target kinerja, serta rencana pelaksanaan program hingga akhir tahun anggaran.
Terhadap kegiatan yang belum mencapai hasil optimal, dilakukan langkah percepatan dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan, ketepatan waktu, kelengkapan data dukung, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, menegaskan evaluasi secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh target kinerja dapat dicapai secara terukur dan tepat waktu.
Ia juga menekankan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap target yang telah ditetapkan harus dikawal dengan baik, baik dari sisi capaian kinerja maupun realisasi anggarannya. Yang paling penting, seluruh program Kekayaan Intelektual harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelindungan, pemanfaatan, dan nilai ekonomi KI masyarakat di Provinsi Jambi,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi berkomitmen memperkuat kinerja Bidang Kekayaan Intelektual melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terukur serta akuntabel.
Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya juga terus didorong guna membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang semakin kuat.
Dengan langkah tersebut, pengelolaan KI di Provinsi Jambi diharapkan tidak hanya mampu memenuhi target kinerja, tetapi juga semakin memberikan kontribusi terhadap pelindungan karya masyarakat, pengembangan potensi daerah, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi.
