MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi memfasilitasi pengharmonisasian empat rancangan produk hukum daerah dari Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan rancangan regulasi daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, memiliki landasan hukum yang kuat, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat.
Pengharmonisasian melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan serta perwakilan pemerintah daerah dan perangkat daerah pemrakarsa.
Dari Kabupaten Bungo, terdapat dua rancangan regulasi yang menjadi pembahasan. Pertama, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bungo Dani Mandiri Utama Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bungo Dani Mandiri Utama.
Kedua, Rancangan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar.
Pembahasan rancangan perubahan bentuk badan hukum PT Bungo Dani Mandiri Utama diarahkan pada penguatan landasan hukum, kejelasan kedudukan kelembagaan, serta kesesuaian dengan ketentuan mengenai pemerintahan daerah dan badan usaha milik daerah.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Sementara itu, rancangan mengenai kurikulum muatan lokal difokuskan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah dan kebijakan nasional di bidang pendidikan.
Substansinya diharapkan dapat mengakomodasi potensi daerah, karakteristik masyarakat, kearifan lokal, serta nilai budaya Kabupaten Bungo untuk memperkuat karakter dan identitas peserta didik sejak usia dini.
Selain Kabupaten Bungo, Kanwil Kemenkum Jambi juga mengagendakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Jambi.
Rancangan tersebut berkaitan dengan pengaturan remunerasi di lingkungan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah.
Proses pengharmonisasian diarahkan untuk memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait tata kelola kelembagaan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pada hari yang sama, Kanwil Kemenkum Jambi juga mengagendakan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Tata Cara Pemberian Kesempatan Menyelesaikan Pekerjaan Melampaui Tahun Anggaran.
Rancangan tersebut diarahkan agar selaras dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengaturannya diharapkan dapat memberikan kejelasan prosedur, memperkuat tertib administrasi, serta mendukung akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan pemerintah daerah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, menegaskan bahwa pengharmonisasian merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, proses tersebut tidak hanya berfokus pada pemeriksaan rumusan pasal, tetapi juga memastikan keselarasan substansi rancangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Dina juga menekankan bahwa kualitas produk hukum daerah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait perlu berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan serta penyempurnaan dalam proses pengharmonisasian.
Melalui fasilitasi tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi terus mendorong pembentukan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, tidak tumpang tindih, dan memberikan kepastian hukum.
Upaya ini diharapkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Provinsi Jambi.
