MATTANEWS.CO, SUNGAI PENUH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi memperkuat koordinasi pembentukan dan optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) serta pelaksanaan Peacemaker Training di Kota Sungai Penuh. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Camat Air Panas, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum Jambi dan Pemerintah Kota Sungai Penuh, khususnya dalam mendorong keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyelenggaraan Posbankum membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
Menurutnya, Kementerian Hukum tidak dapat menjalankan program tersebut secara optimal tanpa sinergi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh diperlukan untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah konkret agar Posbankum dapat berfungsi sebagai sarana pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat.
Jonson juga menyoroti pentingnya peran kepala desa dan lurah karena menjadi unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka kerap menjadi pihak pertama yang menerima pengaduan maupun mengetahui berbagai persoalan dan perselisihan di lingkungan warga.
Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyelenggarakan Peacemaker Training. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kepala desa dan lurah dalam memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai melalui pendekatan objektif dan musyawarah.
Kepala desa dan lurah diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga mampu berperan sebagai juru damai dalam membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat.
Selain Peacemaker Training, keberadaan paralegal juga menjadi bagian penting dalam mendukung operasional Posbankum. Paralegal dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum, memberikan informasi hukum dasar, serta menghubungkan warga dengan pemberi bantuan hukum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui pelatihan paralegal, diharapkan tersedia sumber daya manusia di tingkat desa dan kelurahan yang memiliki pemahaman dasar hukum, mengetahui batas kewenangannya, serta mampu mendukung pelayanan hukum bagi masyarakat.
Sinergi kepala desa dan lurah sebagai juru damai dengan paralegal sebagai pendukung layanan hukum diharapkan dapat membantu penanganan persoalan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sesuai kewenangan masing-masing.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Jambi mengenai pembentukan dan pelaksanaan Posbankum serta pelatihan paralegal. Para peserta memperoleh penjelasan mengenai peran, fungsi, dan mekanisme penyelenggaraan Posbankum sebagai sarana pelayanan hukum yang dekat dengan masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi berharap terbangun komitmen bersama dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk memperkuat keberadaan Posbankum dan mendukung pelaksanaan Peacemaker Training secara berkelanjutan.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mendorong pelayanan hukum yang inklusif, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga akses terhadap hukum dan keadilan dapat semakin luas hingga tingkat desa dan kelurahan.
