MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan bertema “Perencanaan Propemperda Berbasis Kebutuhan Hukum untuk Mewujudkan Regulasi Daerah yang Berkualitas” secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, serta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi.
Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas perancang dalam memperkuat perencanaan dan pembentukan produk hukum daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan yang mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Siti Masita.
Dalam sambutannya, disampaikan bahwa pendalaman materi menjadi wadah berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas profesional perancang dalam menghadapi perkembangan hukum dan dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks.
Memasuki sesi pemaparan, Aisyah Laliyah menjelaskan pentingnya tahap perencanaan sebagai pintu awal pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahap ini berperan strategis dalam menyaring setiap usulan regulasi agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta sejalan dengan prinsip Good Regulatory Practice (GRP) atau praktik regulasi yang baik.
Ia memaparkan bahwa pembentukan regulasi harus melalui tahapan sistematis, mulai dari perencanaan kebijakan, penyusunan rancangan beserta dokumen pendukung, pembahasan, hingga penetapan dan implementasi.
Setiap tahapan perlu didukung kajian berbasis bukti, partisipasi publik yang bermakna, serta prinsip akuntabilitas dan integritas. Dalam proses tersebut, Kementerian Hukum, khususnya kantor wilayah, memiliki peran strategis dalam mengawal harmonisasi dan memastikan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
Selanjutnya, narasumber Dr. Suparmi memaparkan pentingnya Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu satu tahun.
Menurut materi yang disampaikan, Propemperda tidak semestinya hanya dipandang sebagai daftar usulan rancangan peraturan daerah, tetapi harus menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan hukum nyata di tengah masyarakat.
Terdapat empat dasar utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Propemperda, yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat.
Keempat aspek tersebut menjadi landasan dalam menentukan urgensi dan prioritas pembentukan regulasi daerah.
Suparmi juga menguraikan tahapan perencanaan Propemperda, mulai dari identifikasi permasalahan dan kebutuhan hukum, evaluasi regulasi yang telah berlaku, analisis urgensi dan kesiapan penyusunan, hingga penentuan skala prioritas.
Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain ketidaktepatan target penyusunan, belum lengkapnya dokumen pendukung, keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan pemerintah pusat, serta lemahnya komitmen dalam keberlanjutan pembahasan rancangan peraturan daerah.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perencanaan perlu didukung data dan kajian memadai, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan dapat diterapkan secara efektif.
Forum kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai berbagai persoalan dalam praktik penyusunan peraturan daerah.
Salah satu isu yang dibahas adalah mekanisme pencantuman Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam Propemperda ketika proses persetujuan substansi dari kementerian terkait masih berlangsung.
Dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa rancangan RTRW dapat dimasukkan dalam perencanaan Propemperda. Namun, proses penetapannya tetap harus memperhatikan pemenuhan persyaratan persetujuan substansi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan lainnya menyoroti rancangan peraturan daerah yang telah disepakati pemerintah daerah dan DPRD, tetapi belum memberikan manfaat optimal dalam implementasinya.
Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh lemahnya analisis kebutuhan hukum serta penyusunan Naskah Akademik yang belum sepenuhnya didukung data faktual. Karena itu, penguatan perencanaan, harmonisasi substansi, dan evaluasi pelaksanaan regulasi menjadi langkah penting untuk memastikan produk hukum daerah berjalan efektif.
Forum juga membahas ketidaksesuaian antara substansi rancangan peraturan daerah dan kajian dalam Naskah Akademik. Dalam konteks ini, Naskah Akademik harus menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan regulasi, bukan sekadar dokumen pelengkap administratif.
Keterlibatan tim penyusun Naskah Akademik bersama perancang peraturan perundang-undangan sejak tahap awal dinilai penting untuk menjaga keselarasan antara hasil kajian dan substansi rancangan peraturan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi terus memperkuat kapasitas perancang serta perannya dalam mendukung pemerintah daerah menghasilkan produk hukum yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan koordinasi dan optimalisasi proses harmonisasi diharapkan dapat mendorong perencanaan Propemperda yang lebih terukur, partisipatif, dan berbasis bukti. Dengan begitu, setiap peraturan daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
