MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik bertajuk “PASTI ADA SOLUSI” Episode 2 bersama Menteri Hukum Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (12/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Amat Djoemadi, serta jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Jambi yang mengikuti dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bungo.
Forum Pengaduan Pelayanan Publik “PASTI ADA SOLUSI” menjadi salah satu wadah strategis yang diinisiasi Kementerian Hukum untuk membuka ruang komunikasi langsung antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya dalam penyampaian pengaduan, aspirasi, dan kendala terkait pelayanan publik.
Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan pengantar dari host, serta penyambutan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, yang hadir secara virtual.
Dalam forum tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pengaduan dan permasalahan layanan publik, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. Seluruh pengaduan yang masuk menjadi bagian dari upaya percepatan penyelesaian masalah melalui program “PASTI ADA SOLUSI”, yang menekankan pelayanan cepat, responsif, dan solutif.
Menteri Hukum dalam arahannya menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama Kementerian Hukum. Ia memastikan setiap pengaduan masyarakat harus ditangani secara profesional, cepat, tepat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Forum ini juga menjadi sarana evaluasi sekaligus penguatan komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dalam membangun pelayanan publik yang semakin terbuka, transparan, dan akuntabel.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas pelayanan hukum di daerah, sekaligus memastikan setiap kebutuhan dan pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan lebih efektif.
Kegiatan berlangsung lancar dan menjadi bagian penting dalam mempererat sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik, cepat, dan tepat sasaran.
