MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti kegiatan Penutupan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) B-06 Tahun 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, bersama para pejabat nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Jambi.
Penutupan evaluasi dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum.
Dalam paparannya, Inspektorat Jenderal menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi RKT RB B-06 Tahun 2026 telah melalui beberapa tahapan, yakni verifikasi pada 11–14 Juni 2026, monitoring pada 15–19 Juni 2026, dan evaluasi pada 22–26 Juni 2026.
Secara nasional, capaian hasil verifikasi mencapai angka 99,9 persen, sementara capaian evaluasi berada di angka 99 persen. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat seluruh satuan kerja dalam menjalankan program reformasi birokrasi secara optimal.
Untuk Unit Eselon I, capaian verifikasi dan evaluasi berhasil mencapai 100 persen. Sementara itu, Kantor Wilayah mencatat capaian verifikasi 100 persen dengan hasil evaluasi sebesar 98,8 persen, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) memperoleh capaian verifikasi 99,9 persen dan evaluasi 97,6 persen.
Inspektur Jenderal menegaskan bahwa capaian RKT Reformasi Birokrasi memiliki keterkaitan langsung dengan Sasaran Strategis Kementerian Hukum, khususnya dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan.
Selain itu, keberhasilan pelaksanaan program reformasi birokrasi juga menjadi fondasi penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan pegawai, termasuk melalui usulan kenaikan Tunjangan Kinerja hingga 100 persen.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
