Kapitalisme Kekinian yang Terjadi di Indonesia

Oleh : Alfred Victor Bobii (*)

Umat manusia telah menjadi spesies yang terancam punah akibat kerusakan lingkungan hidup yang cepat dan terus menerus. Hutan-hutan menghilang, gurun pasir meluas, setiap tahun milyaran ton tanah subur hanyut ke laut, dan pemanasan pemanasan global yang memunculkan ancaman bencana.

Dekade ini merupakan dekade yang paling panas dalam seratus tahun terakhir ini. Termasuk tujuh tahun terpanas yang pernah dialami manusia. Hari yang paling panas dalam sejarah tercatat adalah pada tahun 1990. Efek rumah kaca (green house) telah mengancam peningkatan permukaan laut setinggi 30 sampai 50 sentimeter pada tahun 2050.

Peningkatan permukaan laut yang membanjiri banyak wilayah pinggir laut,termasuk daerah yang berpenduduk padat. Perkiraan lain jangka waktu pendek dan lebih mengkhawatirkan.

Walaupun yang dipaparkan diatas tampaknya suram namun beitulah kondisi lingkungan hidup yang dialami oleh kebanyakan rakyat. Apa yang sudah dipaparkan diatas ini adalah hasil dan efek dari kapitalisme di dunia.

Kapitalisme berarti tanah, sumber daya alam, mesin dan pabrik alat produksi yang dimiliki secara pribadi. Kapitalisme tidak mendapatkan alat-alat tersebut dengan bekerja keras. Belum pernah seperti itu didalam sejarah. Produksi massal berkembang maju dalam dua ratus tahun terakhir ini seiring kemajuan teknologi menciptakan kemampuan untuk mekanisasi produksi.

Mesin baru tersebut terlalu besar untuk digunakan satu orang saja dan terlalu mahal dibeli secara perorangan.

Ada orang-orang yang dapat mengumpulkan cukup uang untuk mendapat mesin-mesin tersebut dan membangun pabrik-pabrik untuk diisi mesin-mesin, merekalah kapitalis. Para pemilik modal, mereka tidak memperoleh modal tersebut karena bekerja keras dan menabung. Itu tidak cukup bahkan untuk membayar uang muka pintu pabrik. Kita dapat melihat dalam sejarah kekayaan modern bahwa kebanyakan para pemilik modal awal mendapat kekayaannya melalui pembajakan dan pencurian atau dengan penculikan orang lain yang kemudian dijual sebagai budak.

Dalam masyarakat kapitalisme terdapat sekelompok tertentu yang mempunyai kekuasaan yang nyata. Bukan rahasia siapa yang mempunyai mempunyai kekuasaan di Indonesia. Pada dasarnya, kekuasaan berada di tangan orang-orang yang menentukan keputusan perekonomian, apa yang diproduksi dan apa yang didistribusi. Mereka memilih pegawai pemerintahan, memilih ahli perencanaan dan menentukan kondisi umum agar tetap didalam kekuasaannya. Orang-orang tersebut adalah Klas Berkuasa (pemilik modal).

Kapitalisme semakin membagi masyarakat dalam dua klas; para pemilik modal (klas yang berkuasa sekarang) dan klas buruh, klas yang menindas dan klas yang tertindas. Mayoritas besar rakyat secara langsung atau tidak mendapat mata pencariannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal yang mempunyai perusahaan dan tanah. Kalau anda bekerja untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih belum diprivatisasi, para pemilik modal masih mendapat keuntungan secara tidak langsung dari kerja anda, melalui subsidi yang diberi oleh pemerintahan kepada pengusaha atau dari keuntungan BUMN dan pajak kepada anda.

Penguasa tunduk pada hukum kapitalisme; “semua untuk pemilik modal dan nol bagi rakyat”. Mereka menjalankan masyarakat sesuai dengan aturan – aturan dibuatnya.

Ketika mayoritas besar rakyat mendapatkan penghidupannya dengan menjual tenaga kerjanya kepada para pemilik modal. Demikian juga karena kondisi bahwa para pemilik modal yang menguasai alat produksi. Maka walaupun jumlah penguasa sedikitdan yang dikuasai banyak, para penguasa memiliki posisi yang penting memungkinkan kekuasaannya bertahan.

Besarnya kekuasaan para pemilik modal di Indonesia bisa juga dilihat dari kepemilikan simpanan pihak ketiga di bank atau bisa juga disebut sebagai simpanan masyarakat  dalam berbagai bentuk. Dari data Lembaga Pinjaman Simpanan (juli,2011), jumlah dana pihak ketiga perbankan mencapat Rp 2.400 triliun yang disimpan dalam hampir 100 juta rekening nasabah, namun 40% dari jumlah itu (Rp 1.000 triliun) hanya dikuasai oleh 0,04% nasabah atau 40 ribu rekening. Lebih jauh lagi, hanya 1,3% rekening menguasai 75% dana pihak ketiga (Rp 2.000 triliun).
Keputusan mengenai “kepentingan nasional” tidak diambil oleh rakyat. Kapan rakyat Indonesia memutuskan menaikkan harga BBM, mencabut subsidi, menaikkan harga barang, melegalkan sistem kerja kontrak dan outsourching? Bahkan berbagai peraturan hukum yang ada seperti UU Migas No. 22 tahun 2011, UU Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004, UU Energi No. 30 Tahun 2007, UU No. 25 tentang Penanaman Modal, lalu UU Perkebunan, UU Ketenagalistrikan, dan sebagainya jelas didanai oleh Lembaga-lembaga keuangan internasional demi kepentingan para pemilik modal.

Namun cara yang paling penting untuk mempertahankan sistem kapitalisme bukan Angkatan bersenjata atau parlemen. Malahan struktruk control pikiran orang. Kapitalisme mengajarkan agar orang tidak berpikir.

Sistem pendidikan mengajarkan rakyat agar menaati wewenang dan tunduk pada aturan, dan media massa berusaha supaya murid-murid menjadi buruh yang efisien, mengerti bagaimana menghitung dan membaca. Kesadaran tentang bagaimana masyarakat bergerak dianggap tidak dibutuhkan kecuali agar menegerti rantai komando.

Sekolah “memperbaiki” rakyat supaya sesuai dengan sistem. Maksudnya, kalua rakyat ikut sekolah yang “baik’’, rakyat diajarkan bagaimana dapat mensukseskan diri atau setidaknya diberi ilusi serupa. Tujuan sistem Pendidikan lebih merupakan indoktrinasi daripada Pendidikan, untuk menjamin nilai-nilai kapitalisme, persaingan dan kepatuhan menjadi kebiasaan.

Kita tidak diajari supaya mampu berpikir secara mandiri atau mempunyai pendapat diri sendri. Memiliki pendapat adalah peranan dari media massa. Media massa dimiliki dan dikuasai oleh orang kaya. Di Indonesia, hanya sedikit orang kaya namun memiliki hampir semua koran, stasiun televisi dan radio.

Mungkin yang diatas adalah bagaimana cara kapitalisme bermain di Indonesia maupun di internasional. Cara bermain kapitalisme di dunia internasional Polanya sama, tidak ada yang berbeda, cuman tempat dan waktu yang berbeda.

Ya kita sebagai masa depan bangsa, kita hanya bisa melihat dan mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia maupun di Internasional. Bagimana dengan sebuah sistem yang rapi rakyat bisa memahami betul apa yang dipersiapkan untuk menghadapinya. Jadi mari kita sama-sama melihat dan berpikir cara untuk menangani hal ini.

Penulis adalah salah seorang Mahasiswa di Yogyakarta.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait