MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Di Kabupaten Kapuas Hulu, udara sejuk hutan tropis seolah tak mampu menenangkan keresahan warga.
Bukan karena banjir bandang, bukan pula karena longsor, melainkan oleh bayang-bayang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang kian sering membuat resah.
Mereka berkeliaran, kadang berteriak, kadang mengamuk, kadang tiba-tiba merangsek ke halaman rumah orang.
Namun, yang lebih memekakkan telinga justru bukan teriakan ODGJ itu sendiri, melainkan sunyi senyapnya Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Seolah, Kapuas Hulu Kalimantan Barat hanya punya ruang luas untuk berkeluh kesah, tapi tidak ada ruang cukup untuk solusi.
Dinsos Ada, Tapi Seolah Tak Ada
“Intinya, Satpol PP siap mengamankan ODGJ yang meresahkan, tapi Dinsos harus siap penanganan lanjutannya,” kata seorang sumber internal, suaranya berat, matanya sendu, seolah sudah habis stok kesabaran.
Kalimat itu menggantung di udara. Ada sel rumah singgah, katanya. Milik Dinsos. Tapi, sel itu bak rumah kosong tanpa penghuni atau barangkali hanya menjadi simbol kebijakan yang macet di tengah jalan.
Kapuas Hulu memiliki instrumen penanganan ODGJ. Ada SOP, ada regulasi, ada fasilitas. Namun, di lapangan, fakta berbicara lain.
Alih-alih rehabilitasi, ODGJ hanya diantar kembali ke rumah orang tua mereka. Besok? “Besok pasti jalan lagi dia,” ujar sumber yang lain dengan nada getir. Sebuah kalimat yang terasa seperti satire sosial yang tak lucu.
Dilema Warga, Antara Takut dan Pasrah
Di sudut-sudut pasar tradisional, obrolan soal ODGJ kini menjadi menu wajib. Ada warga yang memilih menutup pintu lebih awal, ada pula yang memutuskan memasang pagar lebih tinggi.
“Kalau dia ngamuk, siapa yang mau jaga? Polisi pun kadang telat datang,” keluh Yanti, seorang pedagang kelontong di Putussibau.
Ia mengaku pernah didatangi seorang ODGJ yang tiba-tiba menumpahkan seluruh botol kecap dari raknya.
“Habis dagangan saya, tapi ke mana saya harus melapor? Ujung-ujungnya suruh sabar,” ucapnya mengeluh.
Masalahnya bukan hanya soal keresahan. Ini tentang rasa aman yang semakin mahal harganya.
Di satu sisi, masyarakat ingin ODGJ dirawat, dipulihkan, diberi ruang kembali ke kehidupan normal. Namun, di sisi lain, sistem yang ada tampak gagap menanggapi masalah.
Seorang akademisi lokal menilai problem ODGJ di Kapuas Hulu ini sebenarnya bukan semata-mata soal kurangnya fasilitas.
“Masalahnya adalah koordinasi lintas lembaga yang buruk,” ujarnya menjelaskan masalah itu.
Menurutnya, Dinsos, Satpol PP, Puskesmas, hingga rumah sakit jiwa di Pontianak seharusnya bergerak serentak. Sayangnya, yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab.
Satpol PP bilang tugas mereka hanya mengamankan. Dinsos mengaku keterbatasan anggaran.
Puskesmas kebingungan soal prosedur rujukan. Dan keluarga… ah, keluarga sering kali hanya bisa pasrah.
Sementara itu, ODGJ terus berkeliaran. Tanpa terapi, tanpa rehabilitasi, tanpa pendampingan.
Krisis Kepedulian
Di balik keresahan ini, ada satu ironi pahit Kapuas Hulu punya rumah singgah khusus ODGJ, tapi aksesnya rumit, prosedurnya panjang, dan kapasitasnya minim.
Padahal, menurut data Kementerian Kesehatan, ODGJ membutuhkan penanganan khusus, bukan sekadar diamankan dan dikembalikan ke rumah.
Tanpa perawatan psikologis dan medis, ODGJ yang meresahkan justru berpotensi menjadi bom waktu sosial.
Mereka bisa melukai diri sendiri, orang lain, bahkan memicu trauma kolektif warga.
Dinsos Ditagih Solusi, Bukan Sekadar Janji
Di media sosial, protes warga Kapuas Hulu sudah bertebaran. Warganet mempertanyakan fungsi Dinsos yang katanya punya program penanganan khusus, namun faktanya nihil langkah nyata.
“Kalau ODGJ diamankan Satpol PP, habis itu diapakan? Masak cuma diantar pulang?,” tulis seorang pengguna TikTok.
“Bukannya ini jadi lingkaran setan? Besok lepas, besok ngamuk lagi,” sahut yang lain.
Fenomena ini menegaskan satu hal: masalah sosial tidak bisa diselesaikan dengan setengah hati.
Jika Dinsos tetap memilih tutup mata, bukan tidak mungkin keresahan warga akan meledak menjadi konflik horizontal.
Butuh Gerak Cepat
Solusi mendesak kini tak bisa lagi ditunda. Para ahli menyarankan beberapa langkah:
– Mendirikan pusat rehabilitasi ODGJ yang memadai di Kapuas Hulu.
– Pelatihan Satpol PP dan aparat desa soal penanganan krisis kejiwaan.
– Pendampingan psikologis keluarga agar tidak sekadar “mengurung” ODGJ di rumah.
Sinergi antara Dinsos, Puskesmas, dan rumah sakit jiwa untuk memastikan penanganan medis berkesinambungan.
Tanpa langkah konkret, Kapuas Hulu hanya akan menjadi panggung tragedi berulang: ODGJ diamankan, dilepas, kembali diamankan, dilepas lagi. Dan begitu seterusnya.
Rasa Aman Jadi Barang Mewah
Keresahan warga Kapuas Hulu tentang ODGJ bukan sekadar isu pinggiran. Ini tentang kemanusiaan, rasa aman, dan masa depan.
Jika Dinsos terus menutup mata, maka ODGJ hanya akan menjadi korban kebijakan setengah hati, sementara warga menjadi korban rasa takut yang tak pernah usai.
Kapuas Hulu butuh keberanian. Bukan hanya keberanian mengamankan, tapi juga keberanian merangkul, merawat, dan mengembalikan manusia pada kemanusiaannya.(*)
