Kasus Dana Pokir Mencuat di Karawang, Modus Itu Bisa Terjadi di Purwakarta

Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Ariel

MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Ariel mengingatkan DPRD Purwakarta soal realisasi dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota Dewan.

Pernyataan pria yang akrab disapa Ibnu Ariel ini bukan tanpa alasan. Ungkapan aktivis asal Purwakarta ini merujuk kasus yang sama yang kini sedang menjadi di DPRD Karawang.

“Kasus dana pokir DPRD Karawang kini sedang diusut Kejaksaaan. Bukan tidak mungkin di Purwakarta juga bisa terjadi hal yang sama,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (12/05/2022).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pokir anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan untuk diperjuangkan di pembahasan RAPBD.

Namun dalam pelaksanaannya, dana pokir anggota DPRD ini terbilang rawan penyalahgunaan. Bahkan ia menyebut, dana pokir ini diibaratkan “bagi-bagi kue” antara eksekutif maupun legislatif.

Seperti diketahui, anggaran yang setiap tahun “lenggang kangkung” ini jumlahnya cukup besar. Tak heran jika dalam realisasinya kerap menjadi rebutan.

“Kita juga berharap Kejari Purwakarta pun melakukan langkah antisipasi agar modus yg terjadi di Karawang tidak terjadi di Purwakarta,” ucapnya.

Dilansir dari sindonews.com, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang sedang mengusut kasus dugaan fee 5 persen dana Pokir DPRD Karawang.

Pihak Kejari Karawang mengaku sudah memeriksa sejumlah orang terkait dugaan adanya kasus tersebut.

Kejari Karawang juga memastikan tahapan pemeriksaan kasus dana pokir anggota DPRD berjalan sesuai aturan perundangan yang ada.

“Laporan masyarakat sudah kita proses dan beberapa orang di lingkungan DPRD atau yang lainnya sudah kita minta keterangan. Minggu depan kita sampaikan progresnya seperti apa,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Martha Parulina Berliana, di ruang kerjanya, Senin, 9 Mei 2022.

Menurut Martha, sejumlah pejabat di lingkungan dewan dan Pemkab Karawang sudah diminta keterangan beberapa waktu lalu.

Bahkan tim penyidik kejaksaan mendatangi kantor DPRD untuk meminta dokumen terkait dana pokir. Namun pihaknya belum bisa menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan itu.

Bagikan :

Pos terkait