Kejari Tamiang Masih Menunggu Hasil Audit Ahli Fisik

  • Whatsapp

* Terkait Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Jalan Marlempang

MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Penanganan kasus dugaan kasus korupsi jalan poros Marlempang Kecamatan Bendahara Tahun anggaran 2019 masih dikebut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Tamiang hingga kini masih menunggu hasil audit fisik, Rabu (26/5/2021).

Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang, Rejeskana mengatakan, penanganan kasus yang dilakukan sejak bulan Oktober 2020 lalu, masih memerlukan waktu panjang.

“Tentunya dalam pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan oleh ahli, tidak boleh sembarang dalam penghitungannya, apalagi nanti nya hasil penghitungan itu akan dibuktikan dimuka persidangan,” ungkapnya.

Saat disinggung, beredar kabar dikalangan publik, kalau Kajari Aceh Tamiang diduga ada upaya untuk menghilangkan kasus yang sudah proses penyidikan, Kasi Intel membantah keras.

“Itu tidak benar, itu berita hoax. Kasus jalan poros Marlempang ini masih dalam pengusutan lebih lanjut,” terang Kasi Intel Kejari.

Disinggung tindakan Kejari atas kabar tentang adanya dugaan upaya untuk menghilangkan kasus yang sedang ditangani, pihaknya bekerja atas arahan pimpinan.

“Kami belum bisa memastikan apakah nantinya yang menyebar kan hoax tersebut akan dipidanakan atau tidak. Intinya, kami masih menunggu arahan pimpinan,” pungkas Kasi Intel Kejari Aceh Tamiang.

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa kasus dugaan korupsi Jalan Marlempang ini masih terus berjalan, dimana prosesnya sampai saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan fisik dari Ahli.

“Publik harap sabar, karena kita masih menunggu hasil pemeriksaan fisik dari ahli,” ujar Rejeskana.

Sebelumnya, Kasi intel Kejari juga menjelaskan bahwa, jaksa penyidik sudah melakukan gelar perkara, untuk menentukan kelanjutan proses penyidikan. Apakah masih penyidikan umum atau masuk proses penetapan tersangka.

“Beberapa hari lalu, sudah dilakukan gelar perkara, ekspos agar lebih dilakukan pendalaman lagi dengan kasus yang dimaksud untuk mengungkap kerugian negara yang riil. Intinya memang harus banyak saksi-saksi yang harus diperiksa,” jelasnya.

Dikatakan Rajeskana, dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) dalam penanganan kasus harus mengumpulkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan paling tidak minimal ada dua (alat bukti).

“Setelah sudah terpenuhi, baru dilakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan melibatkan lembaga audit seperti, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” paparnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Aceh Tamiang, Reza Rahim menuturkan, pihaknya harus lebih cermat dalam penanganan kasus korupsi ini, supaya bisa dipertanggungjawabkan.

“Publik harus tahu bahwa, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Agung Ardianto sudah mengirimkan SPDP dari kasus tersebut ke KPK dan Kejagung sebagai bukti bahwa kasus tersebut sudah dalam proses penyidikan,” tegasnya.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait