Ia melanjutkan, di sisi lain kepala daerah baru hasil Pilkada 2020 cenderung hati-hati dalam melaksanakan pengeluaran, dan mencoba mengubah komposisi belanja agar dapat segera mengeksekusi janji politiknya. Kondisi tersebut mengakibatkan tersendatnya realisasi APBD TA 2021. Fatoni menjelaskan, faktor berikutnya dipicu oleh adanya sisa dana penghematan/pelaksanaan program kegiatan atas belanja tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan, serta beberapa jenis belanja pengadaan konstruksi belum tercatat pada jurnal belanja.
“Hal ini juga ditambah dengan adanya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah terlanjur dianggarkan dalam APBD TA 2021, namun hingga sekarang belum mendapat persetujuan dari Kemenkeu,” terangnya.
Berkaitan dengan itu, Fatoni menekankan, agar pemerintah daerah dapat melakukan percepatan penyerapan APBD TA 2021 melalui sejumlah strategi. Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya, yakni meningkatkan penyerapan belanja di tiap satuan kerja perangkat daerah dengan cara yang inovatif, serta mendorong percepatan realisasi anggaran pada bidang kesehatan, termasuk penanganan pandemi Covid-19.
