MATTANEWS.CO, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi menerima kunjungan Tim Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dalam rangka monitoring pelaksanaan Program Prioritas Presiden Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada 28–30 Juli 2026.
Monitoring dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, beserta jajaran Kanwil Kemenkum Jambi.
Kegiatan ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan Program Prioritas Presiden, mulai dari capaian kinerja, dukungan kelembagaan, hingga berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil monitoring diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di daerah.
Tim monitoring dipimpin Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Slamet Pramoedji, bersama empat anggota tim, yakni Deny Kurniawan, M. Khomsin Nurul Hidayah, Devia Ayun Prastiwi, dan M. Agus Mulyadi. Sesuai surat perintah, tim melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan program, menghimpun data dan informasi pendukung, serta berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Jambi memaparkan pelaksanaan Program Prioritas Presiden yang telah berjalan, termasuk capaian kinerja, dukungan kelembagaan, serta langkah tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan.
Selain itu, diskusi antara tim monitoring dan jajaran Kanwil Kemenkum Jambi difokuskan pada penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta upaya penyelesaian berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, mengatakan monitoring merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Monitoring ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program pemerintah dilaksanakan secara terarah, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Jonson.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti seluruh hasil monitoring beserta rekomendasi yang diberikan tim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program di wilayah Jambi.
Hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Provinsi Jambi. Tim monitoring juga akan menyusun serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.
