MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) menghimpun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 12,3 miliar dari layanan administrasi hukum umum (AHU) selama Januari hingga 27 Desember 2023.
“Penerimaan negara tersebut sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 12 miliar,” papar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, Kamis (28/12/2023).
Ilham Djaya menjelaskan, penerimaan negara dari layanan AHU tersebut diperoleh dari pelayanan kepada 2.658 Permohonan Badan Usaha (CV, Firma, Persekutuan Perdata), 163.436 Permohonan Fidusia dengan rincian pendaftaran 161.253, perubahan 559 pemohon dan penghapusan 1.624 pemohon.
“Selain itu, pelayanan badan hukum 25.448 pemohon, perseroan 15.468 pemohon, perkumpulan 1.577 pemohon, yayasan 5.532 pemohon, perseroan perorangan 2.871 pemohon. Kemudian, pendirian dan perubahan koperasi 434 pemohon, permohonan kewarganegaraan Pasal 6 130, Pasal 23 1064, Pasal 23 (Huruf C ) dua pemohon dan satu permohonan pewarganegaraan Pasal 19, serta permohonan apostille 149 pemohon,” ungkapnya.
Ilham menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan pelayanan di bidang AHU, sesuai terobosan Ditjen AHU yang masuk Undang-Undang Cipta Kerja, yakni dibukanya layanan pendaftaran perseroan perorangan.
“Perseroan perorangan menjadi entitas badan usaha baru yang pendaftaran dan pencatatan pengesahannya terdapat di Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham,” ujarnya.
Ilham mengungkapkan, perseroan perorangan adalah badan usaha yang memiliki kelebihan, dibanding badan usaha lain, diantaranya perlindungan hukum dengan pemisahan aset pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal. Perseroan perorangan juga akan memudahkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk mengakses pembiayaan modal dari perbankan.
“Kelebihan dari perseroan perorangan itu pendiriannya yang cukup sederhana. Dalam proses pendirian, pelaku usaha hanya perlu mengisi formulir pernyataan tanpa harus disertai akta notaris, serta cukup membayar biaya Rp 50 ribu, saat mendaftar yang menjadi sumber PNBP Kemenkumham,” tukas Ilham.
