MATTANEWS.CO, BATANGHARI – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari gelar rapat gabungan antar komisi, yang membahas Rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2020, Senin (19/04/2021).
Saat ketua komisi I DPRD Batanghari Patoni membacakan penyampaian rekomendasi, ia singgung permasalahan yang terjadi di Batanghari saat ini. Yakni, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta kejelasan status dan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Batanghari.
Dikatakannya, untuk tunda bayar TPP juga mesti dipikirkan, terlebih di tahun 2021 sudah berjalan 3 bulan. Jika ditotal, hutang Pemda terhadap pegawai kurang lebih selama 6 bulan. Dan juga bagaimana kejelasan dari status PTT hingga saat ini.
“Termasuk pegawai honor gajinya harus dipikirkan, kita tahu Batanghari saat ini APBD sangat miris karena defisit. Namun perut kawan-kawan ini juga harus kita pikirkan,” singkatnya.
Dilain ruangan, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, yang merupakan perwakilan dari masyarakat Batanghari, mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kepastian-kepastian hukum dan kebijakan masalah TPP dan PTT di Batanghari.
