Ketua KPK : Pemda di Aceh Jangan Melakukan Korupsi Dalam Proses Pengesahan Suatu Kebijakan

  • Whatsapp

MATTANEWS.CO, ACEH – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Aceh, agar tidak melakukan korupsi pada proses pengesahan suatu kebijakan, Jum’at (26/3/2021).

Bacaan Lainnya

Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan, mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, jangan pernah ada uang ketok palu dalam proses pengesahan suatu kebijakan. Kalau itu sampai terjadi, tujuan negara tidak akan pernah terwujud, karena ketok palu merupakan awal dari tindakan korupsi.

“Tentunya peran dan tanggung jawab para kepala daerah dalam mewujudkan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi,” ungkapnya, di Auditorium Kantor Gubernur Aceh dihadapan 24 Kepala Daerah meliputi Bupati/Wali Kota serta Perwakilan BPKP dan BPK Wilayah Provinsi Aceh.

Ia juga mengajak, peserta yang hadir dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi untuk melihat kebelakang, sejarah Aceh yang melahirkan banyak pahlawan dan telah memberikan kontribusi besar dalam kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia.

“Dengan sejarah, dapat menjadi roh, energi dan semangat bagi Gubernur, Bupati, Walikota, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, Kepala Dinas dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan tujuan nasional,” ujar Ketua KPK.

Selain itu, seluruh elemen masyarakat, harus saling bersinergi dan mengawasi agar keuangan negara yang dikelola pemerintah Aceh, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Apalagi, Pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran yang besar bagi Aceh melalui APBD, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, serta Dana Otonomi Khusus (Otsus),” papar Firli.

Kendati demikian, DPRD/DPRK dengan kewenangannya harus mengecek Gubernur, Bupati, Walikota, apakah dengan anggaran yang besar ini sudah memberikan kebermanfaatan yang optimal bagi masyarakat.

“Dalam mengawasi keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mengelola anggarannya dapat dilakukan di antaranya melalui pengukuran kenaikan/penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu hamil, angka kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, serta angka genio ratio,” urai Ketua KPK.

Tentunya indikator-indikator berkaitan dan bisa menggambarkan apakah terjadi korupsi atau tidak di suatu daerah.

“Kita menyarankan kepada pemerintah daerah untuk tidak sungkan meminta pendampingan kepada BPK dan BPKP dalam mengelola keuangan daerah agar akuntabel dan memberikan manfaat yang optimal,” jelas Firli.

Sambung Firli, KPK berkomitmen untuk terus mendorong sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi.

“Jadilah Gubernur, Bupati, dan Walikota yang baik dengan tidak melakukan korupsi,” tukas Ketua KPK.

Dikesempatan yang sama Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mendorong komitmen para kepala daerah tingkat II untuk membantu KPK mencegah korupsi.

“Capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Aceh pada 2020 sebesar 50 persen atau masuk dalam zona kuning. Kemudian target kita tahun ini sebesar 80,66 persen agar masuk zona hijau. Untuk itu, saya minta bupati dan walikota tidak hanya sebatas melaporkan MCP, namun harus dibuktikan dengan kerja nyata yang bersih untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi KPK dalam mengintervensi pemerintah daerah, difokuskan pada 8 area, salah satunya mendorong penertiban aset daerah.

Untuk diketahui, pada rangkaian rapat koordinasi tersebut, KPK menyaksikan penandatanganan kesepakatan penertiban atas 8 aset yang selama ini pencatatan dan pengelolaannya tumpang-tindih.

Kedelapan aset tersebut meliputi dua aset yang disepakati untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Aceh dari Pemkot Banda Aceh, yaitu, Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) dengan luas 51.143 m2 senilai Rp78,63 Miliar, Rumah Budaya seluas 2.431 m2 senilai Rp0,29 Miliar dengan total kedua aset tersebut senilai Rp78,92 M.

Sedangkan enam aset yang disepakati untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu, Stadion H. Di Murthala seluas 17.692 m2 senilai Rp12,02 Miliar, Pendopo Walikota seluas 1.568 m2 senilai Rp4,67 Miliar, SD 47 seluas 2.280 m2 senilai Rp1,92 Miliar, Cold Storage Lampulo seluas 4.662 m2 senilai Rp0,82 Miliar, Pasar Al Mahirah Lamdingin seluas 26.690 m2 senilai Rp1,43 Muliar, dan Tanah dan bangunan reservoir senilai Rp1,64 Miliar dengan total enam aset tersebut senilai Rp22,51 Miliar.

Selain itu, saat ini KPK juga sedang mendampingi proses kesepakatan terkait hibah tanah untuk reservoir Kota Banda Aceh dari Pemerintah Aceh. Aset seluas 6.655 m2 di Lambaro ini senilai Rp1,6 Miliar.

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait