Kota Blitar Targetkan Kota Layak Anak Tingkat Nindya

  • Whatsapp
Wako Blitar Santoso saat memimpin Rapat Penekanan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar
Wako Blitar Santoso saat memimpin Rapat Penekanan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar

MATTANEWS.CO, BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar Jawa Timur (Jatim) menargetkan menjadi Kota Layak Anak tingkat Nindya di tahun 2021 ini.

Sebelumnya Kota Blitar sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama dan Madya selama empat tahun berturut-turut.

Bacaan Lainnya

Sementara di 2020 penilaian ditiadakan, karena Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19, begitu juga di Kota Blitar.

“Untuk tingkat Pratama dan Madya, kita sudah dua kali memperolehnya. Kita ingin meningkatkan targetnya,” ungkap Wali Kota (Wako) Blitar Santoso, usai Rapat Penekanan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak di Ruang Sasana Praja Pemkot Blitar, Selasa (30/3/2021).

Untuk mencapai target Kota Layak Anak tingkat Nindya tersebut, Wako Blitar menargetkan skor yang harus didapatkan antara 700 – 779 poin. Sementara hingga saat ini, poin yang sudah didapatkan Kota Blitar ada di angka 549,9 poin.

Ia menekankan pada organisasi perangkat daerah (OPD), untuk dapat memaksimalkan input data yang menjadi penilaian kota layak anak.

“Mudah-mudahan OPD, yang menjadi penilaian benar-benar bisa dicukupi, sehingga kita bisa mengejar target yang kita inginkan,” ucapnya.

Kepala Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Blitar Muhammad Sidik mengatakan, baru kluster pertama yang pencapaiannya maksimal.

Yakni kelembagaan sudah tercapai 100 poin dari skor 100 poin. Sementara ada beberapa kluster yang belum maksimal, seperti kluster kedua, yakni Lingkungan, Keluarga, dan Pengasuhan Alternatif baru tercapai 83,75 poin dari 180 poin.

Lalu, ada tujuh poin penilaian kota layak anak, yakni Kelembagaan, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan, Keluarga, dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, Perlindungan Khusus, dan Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Blitar tersebut, ingin memaksimalkan penilaian hingga batas waktu yang ditentukan oleh kementerian.

Untuk mendukung penilaian Kota Layak Anak tersebut, dalam memasukkan data, harus disertai dengan buktinya. Sehingga kejadian pada 2019 tidak terulang.

Pada 2019 lalu, Kota Blitar sudah memasukan data hingga mencapai 900 poin. Namun setelah dievakuasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, skor Kota Blitar ada pada 600 poin. (ADV)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait